Lombok Barat (ANTARA) - Dinas Perhubungan (Dishub) Nusa Tenggara Barat dan Gabungan Pengusaha Angkutan Sungai dan Penyeberangan (Gapasdap) NTB sepakat untuk memberantas praktik mengkondisikan penumpang kapal penyeberangan yang menyebabkan terjadinya persaingan usaha yang tidak sehat.
Kepala Dinas Perhubungan NTB Lalu Mohammad Faozal, di Kabupaten Lombok Barat, Kamis, mengatakan praktik mengkondisikan penumpang kapal atau disebut "peluncur" itu sudah lazim. Praktik tersebut ada di setiap lintasan penyeberangan kapal fery.
"Tapi saya tidak mau lihat itu di lintasan penyeberangan Kayangan-Poto Tano. Maka hari ini, kita buat pernyataan bersama Gapasdap untuk tidak melakukan itu karena berdampak pada persaingan usaha yang tidak sehat. Kan dia bakar uang kasi sopir angkot terutama logistik," katanya dalam tasyakuran HUT ke-47 Gapasdap.
Ia menjelaskan praktik mengkondisikan penumpang kapal tersebut berupa kerja sama antara operator kapal dengan calon penumpang yang sudah dikenal, terutama dari kalangan sopir angkutan logistik.
Para operator kapal bisa mengatur para sopir untuk tiba di pelabuhan ketika ada jadwal kapalnya. Para sopir dijanjikan diberikan semacam potongan harga atau uang tunai dalam jumlah tertentu.
"Jangan naik di kapal ini dulu, tunggu dulu nanti di kapal saya baru naik, kasi diskon. Ini tidak hanya terjadi di lintasan Kayangan-Poto Tano, tapi juga di lintasan Lembar," ujarnya.
Untuk itu, kata Faozal, pihaknya akan melakukan penertiban dengan cara melakukan pengecekan di jalan raya Mataram-Lombok Timur yang merupakan satu jalur menuju Pelabuhan Kayangan di Kabupaten Lombok Timur.
Pihaknya juga akan berkoordinasi dengan Kementerian Perhubungan, terkait dengan masalah mengkondisikan penumpang kapal lintasan Lembar yang merupakan kewenangan pemerintah pusat.
Ketua Gapasdap Cabang Lembar Denny F. Anggoro juga mengakui adanya persaingan yang sudah lebih dari ketat sehingga menjadikan adanya sebuah kompetisi tidak sehat. Hal itu disebabkan jumlah kapal yang ada di Pelabuhan Lembar tidak seimbang dengan ketersediaan penumpang.
"Kenapa muncul begitu, ternyata ada keadaan antara permintaan dan penawaran tidak seimbang. Di sanalah kami berharap campur tangan pemerintah karena otoritas perizinan ada di sana," ujarnya.
Ketua Gapasdap Kayangan-Poto Tano Iskandar Putra juga membenarkan adanya upaya mengkondisikan penumpang kapal. Hal itu merupakan bentuk persaingan usaha yang tidak sehat karena kondisi permintaan dan penawaran tidak ada keseimbangan.
"Kami sangat mendukung apa yang dilakukan Dishub NTB untuk menjadi pengawas di pelabuhan baik Kayangan maupun Poto Tano. Dengan adanya pembersihan praktik 'peluncur' itu akan membantu pengusaha tidak lagi mengeluarkan biaya operasional di luar yang seharusnya," ucap Iskandar.
Dishub NTB-Gapasdap berantas praktik mengkondisikan penumpang kapal
Satu unit kapal fery yang datang dari Pelabuhan Padang Bai, Bali melakukan sandar di dermaga Pelabuhan Lembar, Kabupaten Lombok Barat, NTB. (ANTARA/Awaludin)
