Jakarta (ANTARA) - Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) menjadi modal Indonesia untuk mengembangkan perekonomian karena berkontribusi terhadap 60,51 persen Produk Domestik Bruto (PDB).
“UMKM berpotensi menjadi modal dalam ekosistem pengembangan ekonomi Indonesia,” katanya dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat (Musrenbang) 2023, sebagaimana dikutip dalam keterangan resmi di Jakarta, Selasa.
UMKM terus perlu didorong untuk mengadopsi teknologi digital dan masuk ke ekosistem digital. Pada Desember 2022, sebanyak 20,76 juta UMKM sudah menggunakan teknologi digital untuk menjalankan usaha dimana di 2023 ditargetkan 25 juta UMKM mengadopsi teknologi digital dan di 2024 ditargetkan 30 juta UMKM mengadopsi teknologi digital.
Airlangga juga menyampaikan bahwa pemerintah melakukan langkah-langkah komprehensif untuk menguatkan ekosistem UMKM dan e-commerce melalui kemudahan perizinan, insentif fiskal, sertifikasi, penciptaan iklim usaha yang sehat, penyediaan infrastruktur pembayaran digital, dan perlindungan data pribadi. “Pemerintah sedang menyusun basis data tunggal UMKM yang dapat memberikan navigasi pemberdayaan UMKM agar fokus dan tersinergi secara berkelanjutan,” kata Airlangga.
Dalam jangka pendek, ke depan pemerintah meningkatkan produksi dalam negeri untuk memperkuat pasar dalam negeri, memperluas akses Kredit Usaha Rakyat (KUR) bagi UMKM, dan mengendalikan inflasi agar daya beli masyarakat bisa terjaga.
Baca juga: "P2P lending" dinilai sangat berperan pengembangan UMKM
Baca juga: Wagub NTB dorong anak muda bangun kemandirian ekonomi
Dalam jangka menengah, pemerintah terus melakukan penguatan, termasuk di sektor pariwisata dengan pengembangan Kawasan Ekonomi Khusus, memperkuat hilirisasi industri berbasis Sumber Daya Alam dan Mineral, serta mendorong diversifikasi pasar ekspor.
Untuk jangka panjang, pemerintah berkomitmen terus meningkatkan lapangan kerja dengan memastikan kemudahan berusaha, menjaga pertumbuhan investasi, dan menaikkan kelas pelaku UMKM melalui Perppu UU Cipta Kerja. “Upaya mentransformasikan UMKM terus didorong oleh Pemerintah, dan oleh karena itu, penguatan kolaborasi antar pemangku kepentingan merupakan kunci agar UMKM bisa naik kelas,” katanya.
