Moratorium CPNS tersebut masih sebatas wacana, namun demikian jika terealisasi kami mendukungMataram, (Antara) - Anggota Komisi I DPRD Nusa Tenggara Barat Raden Nuna Abriadi mendukung kebijakan pemerintah pusat untuk melakukan moratorium bagi calon pegawai negeri sipil (CPNS) selama lima tahun.
"Moratorium CPNS tersebut masih sebatas wacana, namun demikian jika terealisasi kami mendukung," katanya kepada wartawan di Mataram, Rabu.
Moratorium CPNS tersebut sangat besar pengaruhnya terutama untuk penghematan belanja pegawai pada setiap anggaran, sebab anggaran untuk pegawai setiap tahun cukup besar jumlahnya.
"Bukan hanya belanja pegawai yang dapat ditekan, jika moratorium CPNS dilakukan tapi juga belanja barang dan jasa," katanya.
Dikatakan, jika dilihat penerimaan CPNS sekarang ini cukup mudah, karena di samping melalui tes juga dengan memasukkan data base bagi tenaga honorer. Tenaga honorer yang sudah bekerja lima tahun masuk data base dan bisa langsung jadi CPNS.
Menurut Nuna politisi dari Fraksi PDI Perjuangan ini, pemerintah sekarang membuka lapangan kerja sebanyak-banyaknya pada semua sektor, sehingga tidak hanya berharap menjadi pegawai negeri.
"Namun demikian, moratorium CPNS tersebut tidak dipukul rata, tapi dilihat kebutuhan daerah masing-masing termasuk NTB yang hingga kini masih membutuhkan tenaga kesehatan dan guru," katanya.
Sebelumnya Gubernur NTB TGH M Zainul Majdi mengatakan, belanja pegawai tahun 2015 Rp567,38 miliar.
"Besarnya belanja tersebut, naik sebesar Rp28,13 miliar atau 5,22 persen dari tahun 2014 sebesar Rp539,25 miliar dan telah ditetapkan dalam APBD NTB tahun 2015," katanya.
Pewarta : Nirkomala
Editor:
Yanes
COPYRIGHT © ANTARA 2026
