Untuk itu, wacana kebijakan pemerintah pusat yang akan melakukan moratorium penerimaan calon pegawai negeri sipil (CPNS) dalam lima tahun ke depan tidaklah tepatMataram, (Antara) - Kabupaten Lombok Timur, Nusa Tenggara Barat hingga kini masih kekurangan sekitar 2.000 guru, mulai dari tingkat Sekolah Dasar sampai Sekolah Menengah Atas.
"Untuk itu, wacana kebijakan pemerintah pusat yang akan melakukan moratorium penerimaan calon pegawai negeri sipil (CPNS) dalam lima tahun ke depan tidaklah tepat," kata anggota Komisi I DPRD NTB Makmun SH kepada wartawan di Mataram, Kamis.
Dikatakan, untuk mengatasi kekurang guru di Lombok Timur, para guru rela mengajar dua kali yakni pagi dan siang serta dibantu oleh guru-guru honorer.
Menurut Makmun yang berasal dari daerah pemilihan (dapil) Lombok Timur pada Pemilu 2014, pihaknya akan terus berjuang untuk memenuhi kebutuhan guru di Lombok Timur termasuk menolak moratorium CPNS oleh pemerintah pusat.
"Silahkan melakukan moratorium tapi jang dipukul rata, sebab di daerah tertentu masih membutuhkan pegawai terutama tenaga pendidik dan kesehatan," katanya.
Kekurangan tenaga guru dan kesehatan tidak hanya terjadi di Lombok Timur, namun juga di kabupaten dan kota lainnya di NTB seperti Kota Mataram, Lombok Barat, Lombok Tengah dan Kabupaten Lombok Utara.
Untuk itu, kata makmun yang juga Ketua DPC PKB Lombok Timur, berharap kepada pemerintah pusat untuk mempertimbangkan kembali wacana kebijakan yang akan menutup penerimaan CPNS selama lima tahun.
Anggota Komisi I DPRD NTB lainnya HL Jazuli Azhar mengatakan, sebaiknya moratorium CPNS tersebut tidak dilakukan lima tahun sekaligus, tapi secara bertahap.
Misalnya tahun 2015 dilakukan moratorium, namun di tahun 2016 kebijakan itu ditinjau kembali apakah perlu dilajutkan atau tidak, sehingga peluang untuk mencari pekerjaan bagi masyarakat terbuka.
"Memang pemerintah akan membuka lapangan pekerjaan seluas-luasnya, sehingga masyarakat tidak hanya berharap menjadi pegawai negeri," katanya.
Pewarta : Nirkomala
Editor:
COPYRIGHT © ANTARA 2026
