Serapan anggaran hingga 7 Juli 2023 sebesar 42,11 persen

Jakarta (ANTARA) - Direktorat Jenderal Perhubungan Udara (Ditjen Hudub) Kementerian Perhubungan (Kemenhub) mencatat serapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun Anggaran (TA) 2023 hingga 7 Juli 2023 di direktorat itu sebesar 42,11 persen.

"Bahwa realisasi anggaran Ditjen Perhubungan Udara di tahun 2023 dengan pagu sebesar Rp7,3 triliun telah mencapai daya serap anggaran sebesar 42,11 persen atau sebesar Rp3,07 triliun. Sesuai aplikasi SPAN (sistem perbendaharaan dan anggaran negara) per 7 Juli 2023 melebihi target yang ditetapkan di bulan Juli sebesar 40,03 persen," ungkap Direktur Jenderal (Dirjen) Perhubungan Udara Kemenhub M Kristi Endah Murni saat rapat dengar pendapat (RDP) dengan Komisi V DPR RI dipantau secara daring pada Senin.

Adapun rinciannya, kata dia, realisasi anggaran hingga 7 Juli 2023 tersebut berdasarkan sumber dana ditunjukkan dengan komposisi rupiah murni 45,66 persen, pinjaman hibah luar negeri (PHLN) 42,34 persen, penerimaan negara bukan pajak (PNBP) 27,88 persen, badan layanan umum (BLU) 36,53 persen, dan surat berharga syariah negara (SBSN) 41,07 persen.

Sedangkan, realisasi anggaran per jenis belanja hingga 7 Juli 2023, ditunjukkan pada belanja pegawai 66,44 persen, belanja barang 42 persen, dan belanja modal 37,03 persen. Kristi juga memaparkan beberapa proyek prioritas Ditjen Hubud pada 2023, yakni konektivitas dan jembatan udara yang melayani 220 rute perintis penumpang, 40 perintis kargo, dan satu rute udara kargo.

Selanjutnya, pembangunan bandara pada tujuh lokasi, pengembangan bandara di daerah terisolir, perbatasan, dan rawan bencana di 18 lokasi. Kemudian, dukungan pada empat lokasi penunjang kawasan prioritas kawasan strategis pariwisata nasional (KSPN), tiga lokasi penunjang kawasan prioritas kawasan ekonomi khusus (KEK), dan dua prioritas penunjang kawasan industri serta dukungan pada proyek Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara, yakni pada Bandara APT Pranoto.

Terakhir, program keselamatan penerbangan yang mencakup pengadaan pesawat kalibrasi, alat bantu surveilans dan kontingensi plan bidang navigasi penerbangan, alokasi anggaran untuk program pengawasan pengendalian keselamatan keamanan penerbangan serta pemenuhan keselamatan penerbangan.

Baca juga: Ketua INACA sebut "Private jet" adalah penggunaan pribadi
Baca juga: Kemenhub batasi operasional angkutan barang saat libur Idul Adha

Dalam kesempatan itu, ia juga menyampaikan terkait dengan pagu anggaran Ditjen Huhub untuk 2024. "Pagu kebutuhan Ditjen Perhubungan Udara Tahun Anggaran 2024 adalah Rp19,5 triliun. Pada 10 April 2023, Kementerian Keuangan dan Bappenas mengeluarkan surat bersama perihal pagu indikatif belanja kementerian/lembaga tahun 2024, di mana alokasi pagu indikatif Ditjen Perhubungan Udara sebesar Rp7,47 triliun," ucap Kristi.

Adapun rincian dari pagu indikatif sebesar Rp7,47 triliun tersebut, yaitu belanja pegawai Rp922,2 miliar, belanja barang operasional Rp1,07 triliun, belanja non-operasional barang dan modal Rp2,51 triliun, PNBP sebesar Rp519,5 miliar, BLU sebesar Rp305,2 miliar, dan SBSN sebesar Rp2,13 triliun.