Rsud Mataram siapkan pelayanan program bayi tabung

id Bayi tabung

Rsud Mataram siapkan pelayanan program bayi tabung

ILUSTRASI-Bayi Tabung (ANTARA FOTO/Rudi Mulya) (1)

"Saat ini kami masih dalam tahap persiapan berbagai perangkat yang dibutuhkan"
Mataram (Antara NTB)- Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Kota Mataram, Nusa Tenggara Barat, menyiapkan pelayanan program bayi tabung untuk membantu masyarakat yang belum memiliki keturunan terutama masyarakat miskin.

Direktur RSUD Kota Mataram dr Herman Mahaputra di Mataram, Selasa, mengatakan pelayanan program bayi tabung ini ditargetkan dimulai pada tahun 2016.

"Saat ini kami masih dalam tahap persiapan berbagai perangkat yang dibutuhkan," katanya.

Persiapan yang dilakukan antara lain, persiapan payung hukum, ruangan dan alat yang saat ini anggarannya masih "tertahan" dalam perubahan APBD 2015.

Pengesahan perubahan APBD 2015 Kota Mataram masih belum dapat dipastikan karena adanya masalah di internal anggota DPRD.

"Namun demikian, kita tetap optimistis pelayanan program bayi tabung ini bisa dimulai tahun 2016," sebutnya.

Menurut dia, pada tahap awal RSUD Kota Mataram saat ini sudah membuka poli layanan inseminasi, sehingga pasangan suami istri yang ingin meriksa kesehatan repoduksinya lebih awal bisa datang langsung ke poli tersebut.

"Tim kesehatan nantinya akan memeriksa sel telur pasangan suami istri bersangkutan dan menentukan apakah masih bisa atau tidak untuk mengikuti program bayi tabung," katanya.

Dikatakannya, biaya layanan program bayi tabung di RSUD Kota Mataram dipekirakan sekitar Rp10 juta. Jumlah itu tentu relatif murah jika dibandingkan biaya di rumah sakit swasta yang bisa mencapai hingga ratusan juta.

"Tetapi, tujuan kita kan untuk sosial kemasyarakatan yakni membantu masyarakat terutama masyarakat miskin memiliki keturunan tidak sepenuhnya komersil," katanya.

Namun demikian, kata pria yang kerap disapa dr Jack ini, penetapan besaran biaya ini tentunya akan melalui kesepakatan DPRD berupa peraturan daerah (Perda).

"Penetapan tarif harus melalui Perda, agar kita tidak bisa seenaknya menentukan tarif dan harapan kita ada subdisi dari pemerintah," ujarnya. (*)