Tangerang (ANTARA) - Pemerintah Kota (Pemkot) Tangerang, Banten, masih menunggu aturan atau petunjuk teknis (juknis) terkait rencana pelaksanaan ganjil genap yang diperluas sampai wilayah Tangerang Raya dalam rangka penanganan polusi udara.
"Untuk pelaksanaan ganjil genap, Pemkot Tangerang masih menunggu dasar hukum dari Kementerian Perhubungan. Secepatnya setelah semuanya sudah dipersiapkan dengan baik, kita akan sosialisasikan dan diimplementasikan," kata Wali Kota Tangerang Arief R Wismansyah di Tangerang, Rabu.
Ia mengatakan Pemkot Tangerang juga sudah menindaklanjuti soal arahan tersebut dengan melaksanakan rapat koordinasi yang melibatkan berbagai pihak terkait, antara lain pihak kepolisian, Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek, dan Dinas Perhubungan Provinsi. "Karena arahannya adalah aglomerasi Tangerang Raya, semuanya disinergikan dalam rangka mengurangi polusi bersama yaitu membuat ganjil genap di wilayah Tangerang Raya," katanya.
Ia berharap masyarakat juga bisa berperan aktif dalam persoalan penanganan polusi udara. Dengan menggunakan kendaraan yang ramah lingkungan atau memaksimalkan transportasi massal yang sudah ada.
Baca juga: Pilot jet Rafale sebut lalu lintas udara Jakarta padat
Baca juga: Polri-Jasa Raharja kampanyekan keselamatan lantas di Badung Bali
"Jadi mudah-mudahan apapun hasilnya kita akan sampaikan kepada masyarakat, tapi tentunya masyarakat juga harus ikut berperan dalam menanggulangi polusi dengan memastikan kendaraannya lulus standar emisi dan juga menggunakan kendaraan umum, melakukan penghijauan dan tidak melakukan pembakaran sampah," ujar Wali Kota Arief.
Berita Terkait
Polres Lombok Tengah memasang spanduk imbauan jelang WSBK 2023
Kamis, 2 Maret 2023 14:05
Polisi tingkatkan kesadaran warga tertib lalulintas dukung MotoGP
Selasa, 25 Januari 2022 14:56
Puluhan Warga Mataram Lakukan Aksi Gunduli Kepala
Jumat, 21 Agustus 2015 15:53
Haji- 60 Persen Calon Haji Mataram Risiko Tinggi
Rabu, 19 Agustus 2015 21:37
Bupati Sumbawa Barat Evaluasi Jelang Akhir Jabatan
Selasa, 11 Agustus 2015 7:40
Legislator Kecewa Anggaran Sosial Minim Dialokasikan Pemprov NTB
Rabu, 5 Agustus 2015 23:18
Anggaran pengamanan pilkada sumbawa barat rp1,5 miliar
Jumat, 31 Juli 2015 15:01
Paket "K2" Pertama Mendaftar Ke KPU KSB
Senin, 27 Juli 2015 11:14