Mataram (Antara NTB) - Dewan Koperasi Indonesia Wilayah Nusa Tenggara Barat akan mendirikan universitas berbasis koperasi dalam rangka mencetak sumber daya manusia berkualitas yang mampu memajukan perkoperasian di daerah itu.
"Rencananya universitas yang akan dibangun dalam bentuk Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi (STIE) berbasis koperasi," kata Ketua Dewan Koperasi Indonesia Wilayah (Dekopinwil) Nusa Tenggara Barat (NTB) Mahmud Razak, di Mataram, Senin.
Ia mengatakan NTB merupakan salah satu dari tiga provinsi di Indonesia yang dipercaya oleh Dekopin Pusat untuk mendirikan universitas berbasis koperasi, selain Sulawesi Selatan dan Bengkulu.
"Keputusan penunjukan NTB sebagai provinsi yang mendirikan kampus berbasis koperasi disetujui dalam rapat paripurna Dekopin pada 2015," ujarnya.
NTB, kata Mahmud, dipilih mendirikan universitas karena dinilai memenuhi persyaratan fasilitas dan infratruktur berupa gedung Dekopinwil lantai tiga yang refresentatif untuk mengadakan perkuliahan.
Selain itu, sumber daya manusia (SDM) di bidang perkoperasian yang memenuhi persyaratan sesuai undang-undang untuk menjadi tenaga dosen juga sudah ada.
"Hal utamanya adalah responsif NTB terhadap kesiapan SDM dalam rangka terus memajukan dunia perkoperasian," ucapnya.
Menurut dia, pihaknya sudah melakukan berbagai persiapan, salah satunya mengundang berbagai pihak dalam forum group diskusi, seperti akademisi dari perguruan tinggi negeri dan swasta, kalangan pendidik dari sejumlah SMA negeri di Kota Mataram dan pengurus koperasi.
Forum group diskusi tersebut bertujuan menyerap berbagai aspirasi dalam rangka memperkuat komitmen untuk pendirian kampus berbasis koperasi.
"Pada 2016 ini adalah tahap persiapan, nanti pada 2017 baru kami mulai menerima mahasiswa baru," kata Mahmud.
Ia berharap pendirian universitas berbasis koperasi tersebut mendapat dukungan dari berbagai pihak, terutama Pemerintah Provinsi NTB yang terus menggalakkan dan memajukan dunia perkoperasian.
Dekopinwil NTB juga mengharapkan kampus yang didirikannya mampu melahirkan SDM yang handal di bidang perkoperasian dan mampu memutus praktik-praktir rentenir, termasuk yang dilakukan oleh koperasi "salah urus".
"Sekarang ini ada degradasi pengelolaan koperasi, itu terjadi karena pengurusnya tidak memahami betul makna koperasi, sehingga salah urus, makanya perlu disiapkan SDM yang benar-benar paham koperasi," ucap Mahmud. (*)
