Kutai Kartanegara menjadi lumbung perikanan untuk IKN

id Kutai Kartanegara, panjang garis pantai, lumbung pangan

Kutai Kartanegara menjadi lumbung perikanan untuk IKN

Wabub Kukar Rendi Solihin (baju putih) di tengah masyarakat Kecamatan Muara Badak, Kukar. (Antara / HO Prokom Kukar)

Kutai Kartanegara, Kaltim (ANTARA) - Wakil Bupati Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur, Rendi Solihin menyebutkan kabupaten itu bisa menjadi lumbung pangan perikanan untuk Ibu Kota Nusantara (IKN).

"Kutai Kartanegara memiliki garis pantai terpanjang hingga 1.571 km dari total garis pantai Kaltim yang sepanjang 3.776 km dengan jumlah nelayan terbanyak di Kaltim sehingga bisa menjadi lumbung pangan perikanan," kata Wakil Bupati Kukar Rendi Solihin di Tenggarong, Kutai Kartanegara, Kaltim, Sabtu.

Untuk beras, Kutai Kartanegara sudah menjadi penyumbang sekitar 50 persen dari kebutuhan pangan di Kaltim, sedangkan untuk kebutuhan ikan di Kaltim, Kutai Kartanegara sudah bisa memenuhinya, bahkan sebagian sudah dikirim ke Pulau Sulawesi dan Pulau Jawa.

"Berangkat dari kondisi ini, maka subsektor perikanan harus menjadi ekonomi unggulan di Kutai Kartanegara, khususnya untuk peningkatan perekonomian yang berkelanjutan dalam menghadapi kepindahan IKN tak lama lagi," kata Rendi.

Sebagai upaya untuk memotivasi nelayan dan pembudidaya ikan meningkatkan produksi perikanan, maka pihaknya memberikan bantuan perlengkapan bagi mereka seperti perahu, mesin perahu, jaring, jala, bibit ikan, bibit udang, obat-obatan ikan dan lainnya.



Seperti dua hari lalu Rembuk Nelayan di Kecamatan Muara Badak, ia menyerahkan bantuan kepada kelompok nelayan setempat berupa mesin kapal dompeng sebanyak 42 unit, bibit ikan bandeng sebanyak 500 ribu ekor, saponin (obat-obatan untuk budi daya udang) sebanyak 5 ton.

Dalam kesempatan itu juga dilakukan penyerahan dana hibah Program Kutai Kartanegara Berkah kepada pesantren dan rumah ibadah di Muara Badak, masing-masing untuk Masjid Nurul Iman sebesar Rp1 miliar dan untuk Yayasan Al Muhajirin senilai Rp200 juta.

Baca juga: Polres Lombok Utara menetapkan tersangka kasus proyek sumur bor
Baca juga: Manokwari minta Pemprov PB tetapkan sentra pengembangan sapi


Rendi mengatakan Rembuk Nelayan sebagai wadah merencanakan kebutuhan para nelayan Muara, sebagai evaluasi mengenai program dan penyaluran bantuan.

"Jangan sampai nelayan terus-menerus menerima bantuan alat tiap tahun, karena ini menggambarkan nelayan tersebut tidak berubah dan tidak berkembang," katanya.