Jumlah desa sangat tertinggal turun menjadi 4.850 desa

id Kemendes PDTT ,Indeks Desa Membangun ,Desa sangat tertinggal

Jumlah desa sangat tertinggal turun menjadi 4.850 desa

Mendes PDTT Abdul Halim Iskandar (tengah) dalam Rapat Kerja (Raker) tahunan Kemendes PDTT di Nusa Dua, Badung, Bali, Selasa (16/1/2024). (ANTARA/HO-Kemendes PDTT)

Pada tahun 2024 ini kinerja akan dioptimalkan agar target dan capaian bisa terpenuhi
Jakarta (ANTARA) - Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Kemendes PDTT) menyampaikan berdasarkan data indeks desa membangun (IDM) 2023 jumlah desa dengan status desa sangat tertinggal turun menjadi 4.850 desa, dari 13.453 desa.

"Pada tahun 2024 ini kinerja akan dioptimalkan agar target dan capaian bisa terpenuhi," kata Mendes PDTT Abdul Halim Iskandar dalam keterangannya di Jakarta, Selasa.

Ia mengemukakan IDM merupakan sistem yang mengkategorisasikan desa dengan status mandiri, maju, berkembang, tertinggal, dan sangat tertinggal.

Dalam Rapat Kerja (Raker) tahunan Kemendes PDTT di Nusa Dua, Badung, Bali, Selasa (16/1), ia juga menyampaikan untuk status desa tertinggal tercatat berkurang 26.438 desa, dari 33.592 desa menjadi 7.154 desa.

Selanjutnya, desa berkembang bertambah 5.884 desa, dari 22.882 desa menjadi 28.766 desa. Untuk status desa maju juga bertambah 19.427 desa, dari 3.608 desa menjadi 23.035 desa, dan desa mandiri bertambah 11.282 desa, dari 174 desa menjadi 11.456 desa.

Baca juga: Gubernur NTB berjalan kaki tujuh jam tinjau desa tertinggal di Sumbawa
Baca juga: Kemajuan desa di Indonesia alami akselerasi


"Ini berarti, target mewujudkan 6.444 desa mandiri tahun 2024 telah tercapai pada tahun 2023. Namun, target pencapaian desa berkembang dan desa tertinggal masih belum dapat dicapai pada tahun 2023. Inilah yang harus kita optimalkan pada tahun 2024 ini," ucapnya.

Dalam kesempatan itu, Mendes juga menyampaikan capaian penurunan kemiskinan di desa yang ditargetkan sebesar 9,9 persen sebagaimana yang tertuang dalam RPJMN 2020-2024.

Ia mengatakan target tersebut dimutakhirkan dalam Peraturan Presiden tentang RKP Tahun 2024 menjadi 9,9 persen sampai 10,4 persen.

Target ini, kata dia, juga masih dimutakhirkan lagi dalam trilateral meeting antara Kemendes PDTT, Kementerian PPN/Bappenas, dan Kementerian Keuangan pada tanggal 22 Desember 2023 menjadi 9,9 persen sampai 12,10 persen.

“Penurunan kemiskinan di desa masih pada angka 12,22 persen. Artinya, target tersebut belum bisa tercapai. Ini yang masih menjadi PR besar bersama lintas kementerian/lembaga dan pemerintah daerah," katanya.

Ia mengatakan faktor kemiskinan merupakan agregasi dari semua dimensi kehidupan dan merupakan tanggungjawab semua pihak.

"Sehingga target ini tidak hanya menjadi tanggungjawab Kemendes PDTT. Kita berharap pada tahun 2024 ini melalui kerja semua pihak, angka kemiskinan di desa dapat kita wujudkan," tuturnya.

Sementara itu terkait serapan anggaran Kemendes PDTT, ia mengatakan pada 2023 mencapai sebesar 98,13 persen, melebihi target sebesar 95 persen.

"Capaian ini menjadi kinerja serapan tertinggi selama dasa warsa berdirinya Kemendes PDTT," katanya.

Baca juga: Kementerian PDTT menyerahkan bantuan desa tertinggal di Lombok