Kepuasan publik kepada pemerintah capai 76,3 persen

Jakarta (ANTARA) - Hasil survei Charta Politika Indonesia pada Januari 2024 menyebutkan tingkat kepuasan masyarakat terhadap kinerja pemerintahan Joko Widodo-Ma’ruf Amin sebesar 76,3 persen, dengan rincian cukup puas 64,9 persen dan sangat puas 11,4 persen.

Sementara itu, hanya 22,1 persen responden yang menyatakan tidak puas terhadap kinerja pemerintahan Presiden Jokowi dan Wakil Presiden Ma’ruf Amin.

Dalam hasil survei yang diterima di Jakarta, Minggu, alasan responden menyatakan puas dengan terhadap kinerja pemerintahan Jokowi-Ma’ruf adalah karena pembangunan infrastruktur (32,9 persen), sering mendapat bantuan sosial (27,4 persen), program hilirisasi industri (2,4 persen), dan tidak menjawab sebanyak 37,4 persen.

Charta Politika juga menampilkan tren kepuasan dan ketidakpuasan publik terhadap kinerja pemerintahan. Pada November 2023, sebesar 77 persen responden menyatakan puas dan 23 persen tidak puas.

Baca juga: Kepuasan publik terhadap Jokowi jadi faktor penentu Pilpres

Pada tanggal 15-21 Desember 2023, sebanyak 75 persen responden menyatakan puas dan 24 persen menyatakan tidak puas. Lalu, pada tanggal 20-27 Desember 2023, tingkat kepuasan publik sebesar 78 persen dan 19 persen tidak puas.

Survei Charta Politika dilakukan pada tanggal 4-11 Januari 2024 melalui wawancara tatap muka secara langsung atau face to face interview.

Jumlah sampel sebanyak 1.220 responden dalam survei itu tersebar di seluruh provinsi di Indonesia. Metodologi yang digunakan dalam survei itu adalah metode acak bertingkat atau multistage random sampling dengan batas kesalahan atau margin of error kurang lebih 2,82 persen.

Baca juga: Survei NEW INDONESIA: Kepuasan publik terhadap Jokowi mencapai 77,1 persen
Baca juga: Kepuasan publik kepada presiden beri dampak stabilitas politik
Baca juga: Kepuasan terhadap kinerja presiden bisa terus meningkat