Jakarta (ANTARA) - Direktur Eksekutif Pusat Kajian Maritim untuk Kemanusiaan Abdul Halim menyarankan, kerja sama perikanan yang telah diteken pemerintah Indonesia dan Vietnam soal budi daya lobster agar dikaji ulang.
"Iya (dikaji ulang), selain tidak strategis, justru merugikan Indonesia karena hilangnya kesempatan pembenihan dan pembesaran lobster untuk pemenuhan kebutuhan salam negeri," ujar Halim saat dihubungi ANTARA dari Jakarta, Kamis.
Dirinya juga menilai, pemerintah Indonesia perlu melakukan upaya pemulihan sumber daya kelautan dan perikanan di kawasan perairan nasional, hal ini menyusul adanya eksploitasi lobster berlebihan di Indonesia yang merupakan hasil kajian Komnas Pengkajian Sumber Daya Ikan (Komjiskan).
Dirinya pun berharap hasil kajian itu menjadi salah satu pertimbangan bagi Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) dalam mengambil kebijakan serta keputusan dalam menjalankan program yang sejalan dengan semangat keberlanjutan sumber daya perikanan.
Diketahui, Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono menyepakati kerja sama di bidang perikanan dengan Menteri Pertanian dan Pembangunan Pedesaan Vietnam Le Minh Hoan, yang bertujuan menciptakan peluang investasi ke Indonesia untuk budi daya lobster (12/1).
"Jadi dia (Vietnam) akan kirim beberapa perusahaan yang akan investasi di Indonesia. Ketika mereka investasi di Indonesia kita akan mendapatkan transfer teknologi, etos kerja, dan lain sebagainya," kata Trenggono.
Melalui kerja sama itu, menurut Trenggono, Indonesia akan menjadi rantai pasok dari budi daya lobster global Akan tetapi, pihaknya belum mengungkapkan nilai investasi dan perusahaan investor yang terlibat dalam investasi budi daya lobster tersebut.
Baca juga: Menteri KKP optimistis Indonesia bisa jadi produsen lobster kuat di kawasan
Baca juga: Budidaya Telong Elong di Lotim produsen lobster terbaik dunia
Ia menerangkan lingkup kerja sama mencakup banyak lini dari sektor hulu hingga hilir di antaranya pembangunan perikanan tangkap dan budi daya berkelanjutan, penjaminan kualitas dan keamanan produk perikanan, investasi, hingga pengolahan, promosi, dan perdagangan produk perikanan.
Kerja sama dengan Vietnam termasuk pada perlawanan terhadap praktik illegal, unreported, unregulated fishing (IUU Fishing) pertukaran informasi data perikanan, transfer teknologi dan pertukaran ahli, hingga peningkatan kualitas sumber daya manusia.
