Praya, Lombok Tengah (ANTARA) - Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) di wilayah Kabupaten Lombok Tengah, Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) mulai diproses dan ditargetkan rampung April 2024.
"Program PTSL 2024 sedang dalam proses," kata Kepala Bagian Tata Usaha Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Lombok Tengah, Yuli Priyanto di Praya, Kamis.
Ia mengatakan jumlah kuota program PTSL 2024 di Lombok Tengah mencapai 3.000 bidang yang tersebar di empat desa. Lokasi program PTSL 2024 tersebut di antaranya di Desa Karang Sidemen sebanyak 1000 bidang, Desa Aik Berik sebanyak 750 bidang dan Desa Seteling Kecamatan Batukliang Utara sebanyak 650 bidang serta di Desa Aik Bual Kecamatan Kopang sebanyak 600 bidang.
"Jadi total program PTSL 2024 itu sebanyak 3.000 bidang," katanya.
Ia mengatakan dari 3.000 bidang berkas yang diajukan masyarakat di empat desa tersebut, hingga saat ini sebanyak 1027 bidang telah dinyatakan lengkap dan sisanya masih dalam proses.
Sedangkan untuk proses pengukuran lokasi program PTSL di empat desa tersebut telah rampung dilaksanakan termasuk pemasangan patok batas bidang tanah masing-masing warga yang mendapatkan program PTSL.
"Program ini direncanakan rampung April, sehingga di bulan Mei 2024 telah bisa diserahkan kepada masyarakat," katanya.
Ia mengatakan animo warga untuk mendapatkan program PTSL ini cukup tinggi, sehingga pihaknya merencanakan pengusulan tambahan, namun pihaknya masih menunggu hasil pelaksanaan program PTSL di kabupaten lain.
"Kita tunggu keputusan dari pusat, karena kuota program PTSL 2024 ini sebanyak 3000," katanya.
Sebelumnya , Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Lombok Tengah Subhan mengatakan kuota Program PTSL untuk 2024 ini lebih sedikit bila dibandingkan dengan 2023 yang mencapai 16.100 bidang tanah. Sasaran Program PTSL 2024 itu tersebar di empat desa yaitu Desa Karang Sidemen, Desa Seteling, Desa Aik Berik dan Desa Bual.
"Sedangkan untuk Program PTSL 2023 itu tersebar di 16 desa di Lombok Tengah. Tahun ini ada empat desa. Tergantung dari kuota yang diberikan pemerintah," katanya.
