Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Hindu (Dirjen Bimas Hindu) Kementerian Agama (Kemenag) RI Prof I Nengah Duija menyatakan Bali harus menjadi pilot project (proyek percontohan) pendidikan umum keagamaan hindu atau Widyalaya.
"Kita sudah memformalkan 105 pendidikan widyalaya se-Indonesia. Dan Bali harus menjadi pilot project widyalaya," kata Prof Duija dalam keterangannya di Denpasar, Bali, Selasa.
Pendidikan Widyalaya yang berciri khas keagamaan Hindu itu, kata dia, adalah pendidikan nasional plus yang setara dengan Madrasah di Pendidikan Islam.
Dia menceritakan bagaimana proses pengesahan Peraturan Menteri Agama (PMA) Widyalaya yang berlangsung selama 8 bulan hingga akhirnya disahkan oleh Menteri Agama (Menag) RI di Jakarta bulan Maret lalu.
"PMA ini sudah selesai dan itu amanah dari Menteri Agama (Yaqut Cholil Qoumas). Maka, sampai Bulan September 2024 ini, sudah harus ada bukti Widyalaya itu berdiri. Itu harapan dari Gus Yaqut dan kita harus menangkap peluang itu," kata Prof Duija.
Ia berharap semua pihak yang ada di daerah bisa bergerak cepat dan saling berkoordinasi dengan baik supaya Pendidikan Widyalaya segera terlaksana untuk membangun sumber daya manusia (SDM) Hindu yang berkualitas.
Dia menjelaskan, tahun ini akan menjadi catatan sejarah bagi bangsa Indonesia bila kita bisa menorehkan Pendidikan Widyalaya di Bali. Namun, jika gagal, maka akan menjadi catatan buruk.
Oleh karena itu Prof Duija berharap Pendidikan Widyalaya ini akan berjalan dengan baik.
"Saya selaku Dirjen mengucapkan kepada semua pihak yang sama-sama mempunyai tujuan untuk mengembangkan pendidikan Hindu ini untuk masa depan Hindu di Indonesia dan di Bali. Saya berharap kita bisa menorehkan tinta emas sejarah untuk bangsa kita," kata Dirjen Bimas Hindu.
Sementara itu, Direktur Pendidikan Hindu Trimo mengatakan peluang yang diberikan oleh Kementerian Agama (Kemenag) salah satunya adalah Pendidikan Widyalaya harus bisa ditangkap. Sehingga, ia menekankan bahwa persiapan Pendidikan Widyalaya di Bali ini bisa segera dilaksanakan.
"Kenapa harus di Bali? Karena kita sudah berkunjung ke beberapa Provinsi, dan memang Bali harus menjadi Pilot Project Widyalaya. Di Bali ini kita kan 1 meter langsung ketemu orang Hindu. Tapi di luar Bali tidak begitu. Maka, peluang Pendidikan Widyalaya ini harus bisa kita tangkap dan mulai detik ini kita persiapkan untuk pelaksanaannya," kata Trimo.
Sementara itu, Kanwil Kemenag Provinsi Bali Dr. Komang Sri Marheni mengungkapkan bahwa impian umat Hindu untuk memiliki sekolah Widyalaya sudah terwujud.
"Pasraman kita yang formal bisa beralih menjadi Widyalaya. Sebanyak 52 Pasraman Formal yang ada di Provinsi Bali itu sudah menjadi Pendidikan Widyalaya. Semoga bapak ibu semua bisa mewujudkan semangat harapan dari kita semua untuk bisa mempunyai sekolah negeri. Dan semoga 52 Widyalaya ini siap untuk dinegerikan yang ada di kabupaten kota se-Bali," ujarnya.
Ia menekankan bahwa pihak-pihak yang ada di daerah untuk bisa menyambut hal baik ini dengan segera bergerak dalam upaya menyelenggarakan Pendidikan Widyalaya yang sudah diupayakan oleh Ditjen Bimas Hindu tersebut.
Baca juga: Data masyarakat Indonesia dilindungi hukum yang kuat
Baca juga: Kemenag rilis buku Kultum dan khutbah
Baca juga: Data masyarakat Indonesia dilindungi hukum yang kuat
Baca juga: Kemenag rilis buku Kultum dan khutbah
"Pak Dirjen sudah mengunjungi 5 Kabupaten di Bali yang memiliki sekolah Widyalaya. Begitu semangatnya beliau sampai beliau terus turun ke Widyalaya yang ada di Provinsi Bali. Artinya, kita juga harus mempunyai semangat seperti beliau. Kita yang di bawah tidak hanya menyambut tapi harus siap melaksanakan dan langsung bergerak dengan adanya sekolah Widyalaya ini," katanya.
Dirinya berharap Kemenag bisa membangun sinergi dan kolaborasi dengan pemerintah daerah. Kolaborasi dengan pemerintah daerah bisa terbangun yang juga memberikan aspirasi dan keinginan kita untuk mendirikan sekolah negeri bernuansa Hindu.
