MPR mengajak wartawan parlemen bangun kolaborasi pemberitaan

Jakarta (ANTARA) - Pelaksana Tugas (Plt) Sekretaris Jenderal MPR RI Siti Fauziah mengajak wartawan parlemen, untuk membangun kolaborasi pemberitaan dari kerja-kerja lembaga tinggi negara.

"Ke depan banyak kegiatan besar dan penting yang akan dilaksanakan MPR. Ini membutuhkan kerja sama para wartawan parlemen, untuk memberitakan kepada seluruh masyarakat Indonesia," katanya dalam keterangan tertulis di Jakarta, Sabtu.

Menurut dia, hubungan sinergisitas antara MPR RI dengan wartawan parlemen, sudah terjalin sejak lama dan hingga kini berjalan sangat baik, karenanya hubungan itu akan terus dijaga dan ditingkatkan.

Dia berharap kerja sama dan jalinan hubungan yang terjalin itu, semua baik-baik saja dan saling memberi manfaat serta bermanfaat untuk masyarakat.
"Jika dalam perjalanannya ada kendala atau hambatan, ke depan akan diperbaiki," ujarnya.

Hal tersebut disampaikan Siti Fauziah saat memberikan sambutan pada pembukaan Media Gathering MPR RI Tahun 2024 bertema "Media sebagai Mitra Strategis dalam Keterbukaan Informasi Publik" di Bandung, Jawa Barat, Jumat (7/6) malam. Kegiatan itu bekerja sama dengan Koordinatoriat Wartawan Parlemen (KWP).

Sementara itu, Ketua KWP Ariawan mengatakan organisasinya sebagai wadah wartawan parlemen berkumpul dan siap mengakomodasi semua program kerja.

"Kami siap menerima usulan program dan gagasan, yang bisa dilaksanakan bersama, bernilai positif, bernilai baik dan membahagiakan," katanya menegaskan.

Baca juga: MPR menilai amendemen UUD 1945 keniscayaan
Baca juga: Ketua MPR Bamsoet mendorong peningkatan iklim usaha di Indonesia

Wakil Ketua MPR Fadel Muhammad mengatakan wartawan parlemen adalah mitra penting bagi MPR, sebab memiliki peran strategis dalam mempublikasikan secara luas berbagai program dan kerja-kerja MPR RI, melalui produk-produk beritanya kepada masyarakat.

"Banyak sekali program dan kerja MPR yang mesti diketahui masyarakat, sebagai bentuk pertanggungjawaban MPR kepada rakyat. Salah satunya wacana Amendemen UUD 1945 dan Pokok-Pokok Haluan Negara (PPHN)," ungkapnya.