Jakarta (ANTARA) - Asosiasi Logistik dan Forwarder Indonesia (ALFI) mendesak kepada pemerintah dan pihak terkait untuk membentuk Badan Logistik Nasional (BLN) guna mendukung target pertumbuhan ekonomi pemerintahan baru sebesar delapan persen.
"Kalau ada tata kelola logistik dan ada badannya, nggak mustahil itu karena faktanya, kita selalu di atas lima persen pertumbuhannya," kata Ketua Umum DPP Asosiasi Logistik dan Forwarder Indonesia (ALFI) Akbar Djohan usai menghadiri Indonesia Port Editors' Club (IPEC) di Jakarta, Selasa.
Akbar mengaku bahwa pihaknya telah bersurat kepada presiden terpilih Prabowo Subianto mengenai urgensi pembentukan BLN.
"Kalau tahun lalu kan masih ada tahun politik. Sekarang, sudah ada pemenangnya. Jadi, kita sudah kasih masukan tertulis ke presiden terpilih atau istana baru, termasuk melalui induk organisasi kita, yaitu Kadin," ujarnya.
Dia mengklaim, kontribusi logistik selama empat tahun terakhir mencakup transportasi dan pergudangan, menempatkan sebagai kontributor terbesar kedua setelah industri mineral besi tahan karat.
Menurutnya, kontribusi yang signifikan itu sangat penting untuk mencapai target pertumbuhan ekonomi delapan persen yang diharapkan oleh pemerintahan baru.
"Jadi konstribusi besar sekali. Nah kalau misalnya itu tidak dimaksimalkan, rasanya target presiden baru (pertumbuhan ekonomi) delapan persen itu, akan jauh dari cita-cita itu," ujar Akbar.
Selain itu, menurut Akbar, BLN akan mampu meningkatkan daya saing logistik bukan hanya secara nasional tetapi di level global.
"Harapannya undang-undang, tak apa, berproses. Toh ini untuk kepentingan nasional supaya punya daya saing global ataupun regional," kata Akbar.
Secara garis besar, Akbar berharap keberadaan BLN bisa terjadi percepatan iklim investasi baik dalam dan luar negeri, serta bisa memaksimalkan pendapatan dari sektor logistik. Selain itu, bisa menjadi percepatan sektor industri manufaktur dan mencegah deindustrialisasi.
"Kita tak mengharapkan anggaran. No, kami pengusaha logistik ini sangat independen, kami ingin ada satu lembaga yang independen, dengan tugas yang jelas, KPI (key performance index) yang jelas," ujarnya.
Oleh karena itu, Akbar berharap pemerintahan baru dapat membentuknya dengan laporan pertanggungjawaban bisa langsung ke presiden.
"Makanya diharapkan dimulai dengan perpres, tapi kalau boleh, dengan undang-undang. Tapi yang paling penting lapornya sama presiden. Itu yang paling penting," kata Akbar.
Sebelumnya, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyatakan Indonesia mampu menjaga pertumbuhan ekonomi tetap kuat pada triwulan I-2024, yakni mencapai 5,1 persen secara tahunan (year-on-year/yoy).
Baca juga: Kemenhub upayakan kereta api angkut truk logistik di Sulsel
Baca juga: OIKN gandeng PT Pos Indonesia layanan logistik di IKN
“Di tengah ketidakpastian global, ekonomi Indonesia terus dapat menunjukkan ketangguhan, terlihat dari capaian pertumbuhan pada triwulan I ini,” kata Sri Mulyani dalam keterangannya di Jakarta, Senin (6/5).
