Dompu (ANTARA) - Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Dompu mencatat pertumbuhan signifikan jumlah usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) sepanjang 2025, meskipun sebaran infrastruktur perdagangan seperti pasar, minimarket, dan kelompok pertokoan masih belum merata di seluruh kecamatan.

Kepala BPS Kabupaten Dompu, Ahwan Hadi dalam keterangannya di Dompu, Sabtu, mengatakan, berdasarkan Pendataan Potensi Desa (Podes), jumlah UMKM pada 2025 mencapai 4.716 unit atau meningkat 15,25 persen dibandingkan 2024 yang tercatat sebanyak 4.092 unit.

"Peningkatan UMKM ini menunjukkan geliat ekonomi masyarakat yang cukup positif. Faktor pendorongnya antara lain dukungan bantuan permodalan, jaminan akses pasar, serta berbagai program pelatihan bagi pelaku UMKM," kata Ahwan Hadi.

Baca juga: Dinas Koperasi Dompu dorong KDMP kembangkan potensi tebu di Pekat

Namun demikian, pertumbuhan UMKM tersebut belum sepenuhnya diimbangi dengan pemerataan infrastruktur perdagangan. Data BPS menunjukkan minimarket masih terkonsentrasi di sejumlah kecamatan, seperti Woja, Dompu, Kempo, Manggelewa, Hu’u, dan Pekat. Sementara Kecamatan Pajo dan Kilo hingga 2025 belum memiliki minimarket.

Kondisi serupa juga terjadi pada infrastruktur pasar. BPS mencatat tidak semua kecamatan memiliki pasar, di antaranya Kecamatan Hu’u, Pajo, dan Kilo yang hingga kini masih belum memiliki fasilitas tersebut.

Sementara itu, keberadaan kelompok pertokoan sebagai pusat aktivitas perdagangan formal juga masih terbatas dan hanya terdapat di Kecamatan Dompu, Kempo, dan Manggelewa, sedangkan kecamatan lainnya belum memiliki fasilitas serupa.

Baca juga: Bupati Jaelani: Dompu expo 2024 sarana promosi produk UMKM

Menurut Ahwan, ketimpangan sebaran infrastruktur perdagangan berpotensi memengaruhi akses masyarakat terhadap kebutuhan pokok serta peluang pemasaran produk UMKM, terutama di wilayah yang belum memiliki pasar maupun pusat pertokoan.

"Ke depan, data ini diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan bagi pemerintah daerah dalam merumuskan kebijakan pemerataan pembangunan ekonomi, khususnya penyediaan sarana perdagangan yang lebih inklusif," ujarnya.

BPS Dompu menegaskan, akan terus memperbarui data potensi desa secara berkala sebagai dasar perencanaan pembangunan daerah yang berbasis data dan kebutuhan riil masyarakat.

Baca juga: PLN-BNPT tingkatkan kemampuan berwirausaha UMKM di Dompu
Baca juga: DPRD minta Pemprov NTB memaksimalkan bantuan permodalan UMKM



Pewarta :
Editor: Abdul Hakim
COPYRIGHT © ANTARA 2026