Perludem berharap ada kampanye dialog terbuka dengan pemilih di pilkada 2024

Mataram (ANTARA) - Organisasi nirlaba mandiri Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) berharap pemilihan kepala daerah menerapkan model kampanye dialog terbuka antara calon kepala daerah dengan para pemilih.

Manajer Program Perludem Fadhli Ramadhani di Mataram, Kamis, mengatakan adopsi kampanye dengan model dialog terbuka tersebut pernah diterapkan pada masa kampanye Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden 2024.

"Anies Baswedan pernah bikin #DesakAnis dan Mahfud MD pernah membuat Tabrak, Prof! Mereka datang ke basis pemilih muda, lalu anak muda bisa bicara dan tanya apa saja," ujarnya dalam pelatihan pemantauan persidangan perkara pilkada di Mataram, Kamis.

Fadhli menuturkan konsep kampanye dialog terbuka adalah bagian dari adaptasi dengan konfigurasi pemilih yang didominasi oleh generasi muda.

Baca juga: Perludem nilai KPU tak dapat tindaklanjuti putusan MA

Berdasarkan data Komisi Pemilihan Umum (KPU) total pemilih yang terlibat dalam pemilihan umum tahun ini mencapai 204,80 juta jiwa yang tersebar di 514 kabupaten/kota, 128 negara perwakilan, dan 820.161 tempat pemungutan suara dalam negeri.

Hal yang menarik adalah lebih dari separuh total pemilih berusia di bawah 40 tahun, yakni sebanyak 56,45 persen atau setara 113,62 juta jiwa. Mereka terdiri dari generasi milenial sebanyak 33,60 persen dan generasi Z mencapai 22,85 persen.

"Dengan situasi itu seharusnya di Pilkada juga bisa dilakukan bahwa inisiatif teman-teman muda untuk mengarahkan kontestan Pilkada tidak hanya berkampanye dengan baliho dan spanduk, tetapi mesti berdialog dan berbicara dengan publik dan masyarakat," kata Fadhli.

Baca juga: MK soal gugatan ambang batas parlemen

Lebih lanjut dia mengatakan kampanye dialog terbuka membuat para pemilih bisa mengetahui lebih awal isi kepala dan keinginan apa yang dimiliki oleh para calon kepala daerah.

Pada 27 November 2024, Indonesia akan mengadakan Pemilihan Kepala Daerah secara serentak di 37 provinsi dan 508 kabupaten/kota.

Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) dan kabupaten/kota administratif di bawah Provinsi DKI Jakarta tidak termasuk dalam jumlah 37 provinsi tersebut karena memiliki status daerah otonomi khusus.

"Mestinya strategi kampanye dari pasangan calon atau inisiatif dari anak-anak muda itu harus jauh lebih beragam. Kalau kita bandingkan dengan adaptasi kampanye yang dilakukan oleh beberapa kontestan pada Pilpres 2024, itu sebetulnya respon mereka terhadap konfigurasi pemilih muda," pungkas Fadhli.

Baca juga: Anggota Dewan Perludem berpesan jangan berlebihan gimik politik
Baca juga: Minim perempuan di pemilu adalah masalah struktur dan kultur