Jakarta (ANTARA) - Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono menyebutkan bahwa kuota rumah subsidi skema Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) di 2025 akan menyesuaikan dengan program presiden terpilih Prabowo Subianto.
"Saya lupa angkanya, (kuota) pasti lebih (dari tahun sebelumnya), karena programnya Pak Prabowo (presiden terpilih) kan 3 juta rumah itu, jadi kita sesuaikan dengan itu, pasti lebih besar (kuota yang diusulkan)," kata Menteri PUPR usai Rapat Kerja Komisi V DPR RI di Jakarta, Rabu.
Menteri PUPR mengungkapkan bahwa sebelumnya kuota FLPP pada 2024 sebanyak 166 ribu unit rumah. Namun kuota tersebut saat ini telah habis.
"Sekarang ini kita sudah laporkan, bahwa ini sudah habis, kami minta tambahan kuota lagi untuk FLPP," ucap Basuki.
Oleh karena itu, Basuki menuturkan bahwa pihaknya saat ini sedang meminta tambahan kuota rumah subsidi skema Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) di Kementerian Keuangan.
"Sekarang ini kita lagi minta tambahan di Kementerian Keuangan, kalau targetnya itu habis sebelum kan berarti bagus, iya kan? Karena BA BUN (Bagian Anggaran Bendahara Umum Negara), bukan DIPA-nya PUPR, itu BA BUN, langsung di bawah Kementerian Keuangan," ucapnya.
Meski begitu, Basuki tidak menyebutkan berapa kuota yang diajukan Kementerian PUPR untuk program tersebut di 2025. Hanya saja, dia mengatakan kuota di tahun berikutnya akan lebih tinggi bila dibandingkan 2024.
Dia juga optimistis bahwa Kementerian Keuangan ke depan akan tetap menyalurkan anggaran untuk program tersebut.
"Sama saja dengan di tahun depan pasti akan dialokasikan oleh Menteri Keuangan," imbuh Basuki.
Pemerintah sebelumnya telah mengalokasikan dana bantuan pembiayaan Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) sebesar Rp13,72 triliun untuk 2024 untuk 166.000 unit rumah.
Pemerintah, melalui Kementerian PUPR juga mengalokasikan dana Rp0,68 triliun untuk 166.000 unit Subsidi Bantuan Uang Muka (SBUM), dan dana peserta tabungan perumahan rakyat untuk Pembiayaan Tapera sebesar Rp0,83 triliun untuk 7.251 unit rumah.
"Namun, sesuai dengan hasil Rapat Internal 27 Oktober 2023 Pemerintah berkomitmen untuk memenuhi kebutuhan dana FLPP di 2024 menjadi 220.000 unit," kata Menteri PUPR di Jakarta, Rabu (28/2).
Baca juga: Tujuh investor "groundbreaking" di IKN pada September
Baca juga: OIKN usulkan anggaran Rp26 triliun pemeliharaan di IKN
Pada 2023, Pemerintah telah menyalurkan Rp26,3 triliun dana FLPP untuk 229.000 unit rumah, Rp895 miliar untuk penyaluran 220.000 unit SBUM, Rp52 miliar untuk pembayaran 13.993 unit Bantuan Biaya Administrasi, dan Rp1,09 triliun dana peserta Tapera untuk penyaluran 7.020 unit pembiayaan Tapera.
Sebelumnya, Presiden dan Wakil Presiden Terpilih Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka mencanangkan akan membangun sebanyak 3 juta rumah, masing-masing 1 juta rumah di pedesaan, 1 juta perkotaan, dan 1 juta daerah pesisir.
