Mataram (ANTARA) - Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal (PDT) Yandri Susanto menegaskan kementeriannya siap membantu dan memberikan dukungan untuk memperkuat Program Desa Berdaya yang kini tengah dijalankan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB).
Dalam keterangan yang diterima di Mataram, Rabu, Yandri Susanto mengatakan pendekatan berbasis orkestrasi dan kolaborasi lintas sektor yang diterapkan NTB berpotensi menjadi model nasional dalam penanganan kemiskinan ekstrem berbasis desa.
"Konsep yang disampaikan Pak Gubernur sangat baik. Pendekatan orkestrasi dan kolaborasi ini bisa menjadi contoh bagi provinsi lain dalam menurunkan kemiskinan ekstrem," ujar dia saat menerima silaturahmi Gubernur NTB Lalu Muhamad Iqbal di Jakarta.
Menurut dia, pihaknya siap memperkuat sinergi dengan Pemerintah Provinsi (Pemprov) NTB untuk mengakselerasi berbagai program pemberdayaan desa, termasuk melalui kolaborasi dengan sektor swasta, perguruan tinggi, serta organisasi masyarakat.
"Kita memiliki mitra sekitar 500 perusahaan nasional yang akan kita dorong untuk membina desa melalui program tanggung jawab sosial perusahaan. Dengan kolaborasi seperti ini, tidak boleh ada desa yang tertinggal," katanya.
Baca juga: Safari Ramadan, Wagub NTB tinjau program desa berdaya di Dompu
Selain itu, Yandri juga menegaskan kesediaannya untuk menghadiri Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) NTB di Mataram pada 16 April bersama Menteri Sosial.
Sementara itu, Gubernur NTB Lalu Muhamad Iqbal mengatakan program Desa Berdaya dirancang sebagai strategi utama untuk menurunkan kemiskinan ekstrem secara sistematis dan berkelanjutan.
Program itu tidak berdiri sendiri, melainkan mengintegrasikan berbagai program yang telah berjalan dengan pendekatan orkestrasi sehingga seluruh sumber daya pembangunan dapat bergerak bersama di tingkat desa, ujar dia.
"Kami tidak menciptakan program yang sepenuhnya baru. Yang kami lakukan adalah mengorkestrasi berbagai program yang sudah ada agar bekerja secara terpadu dan lebih efektif di desa," katanya.
Baca juga: Tim Ahli Gubernur NTB bikin desa berdaya hidup kembali
Iqbal mengatakan pendekatan itu melibatkan berbagai pihak, mulai dari pemerintah pusat, pemerintah daerah, dunia usaha melalui program tanggung jawab sosial lingkungan (TJSL) perusahaan, perguruan tinggi, hingga lembaga filantropi seperti Baznas.
Selain itu, Pemprov NTB juga melakukan verifikasi dan validasi data kemiskinan secara langsung di desa melalui pendamping mandiri yang didanai oleh pemerintah provinsi.
Pendamping tersebut bekerja bersama dengan pendamping desa yang selama ini telah berada di lapangan, sehingga intervensi program benar-benar sesuai dengan kondisi masyarakat.
"Kita lakukan dua bentuk intervensi utama, yaitu intervensi pada level keluarga dan intervensi pada level desa," kata Iqbal.
Baca juga: Ayam petelur jadi senjata NTB entaskan kemiskinan ekstrem
Dalam implementasinya, masyarakat miskin ekstrem dipetakan menjadi dua kategori utama. Yakni sekitar 60 persen merupakan kelompok yang masih produktif dan dapat diberdayakan melalui program ekonomi, sementara sisanya merupakan kelompok rentan yang tidak lagi produktif karena faktor usia atau kondisi kesehatan.
"Kelompok terakhir diperlakukan sebagai mustahik tetap yang tetap mendapatkan perlindungan sosial secara berkelanjutan melalui dukungan berbagai lembaga sosial, termasuk Baznas," katanya.
Selain pengentasan kemiskinan ekstrem, pihaknya juga mendorong pengembangan desa tematik berbasis potensi lokal. Konsep ini memungkinkan setiap desa mengembangkan komoditas unggulan masing-masing, seperti desa lele, desa cabai, desa ayam petelur, desa sapi, hingga desa wisata.
Baca juga: Pemprov NTB gandeng Unram guna percepat pembangunan desa
Menurut dia, pengembangan desa tematik harus terhubung dengan kebutuhan pasar agar mampu menciptakan aktivitas ekonomi yang berkelanjutan.
Salah satu peluang besar adalah program nasional Makan Bergizi Gratis (MBG) yang membutuhkan pasokan pangan dalam jumlah besar.
"Desa tidak boleh hanya menjadi penonton. Desa harus menjadi produsen yang memasok kebutuhan pangan untuk program nasional," katanya.
Untuk itu, pemerintah mendorong terbentuknya ekosistem ekonomi tertutup (close loop) yang mengutamakan penggunaan pangan lokal dalam rantai pasok program nasional tersebut.
Baca juga: Gerakan Desa Berdaya diluncurkan di NTB
Pewarta : Nur Imansyah
Editor:
Abdul Hakim
COPYRIGHT © ANTARA 2026
