Tim Ahli Gubernur NTB bikin desa berdaya hidup kembali

Mataram (ANTARA) - Sejumlah pimpinan organisasi perangkat daerah (OPD) di lingkungan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat mengapresiasi peran Tim Ahli Gubernur untuk Percepatan Pembangunan dan Penguatan Koordinasi Gubernur NTB dalam membantu menyukseskan visi-misi pasangan Gubernur NTB Lalu Muhammad Iqbal dan wakilnya Indah Damayanti Putri.

Kepala Dinas PMPD Dukcapil NTB, Lalu Hamdi mengakui keberadaan tim gubernur tersebut dirasakan manfaatnya dalam membantu OPD yang dipimpinnya mempersiapkan program Desa Berdaya yang menjadi salah satu program prioritas pasangan Iqbal-Dinda.

"Saya merasa sangat terbantu. Pengalaman anggota TAG yang beragam benar-benar memberikan saya jalan keluar dari berbagai tantangan pelaksanaan program desa berdaya yang saya akui tidak mudah," ujar Lalu Hamdi di Mataram, Rabu.

Baca juga: Tim Percepatan NTB dijamin profesional oleh Wagub

Kepala BPSDM NTB, Fathurrahman juga memberikan apresiasi-nya kepada tim tersebut selama dia memimpin Bappenda NTB.

"Tim Ahli Gubernur membantu saya dengan sangat baik saat saya memimpin Bappenda untuk melakukan optimalisasi pendapatan asli daerah. Cara berfikir anggota membantu Bappenda kreatif dalam menggali potensi pajak dan retribusi," kata mantan Kepala Bappenda NTB ini.

Tim gubernur juga membantu Bappenda NTB melakukan perubahan Perda Nomor 2 Tahun 2024 tentang Retribusi dan Pajak Daerah. Fathurrahman yakin dengan pola yang diberikan tim, PAD NTB tahun 2026 pasti akan naik signifikan.

"Banyak kami temukan potensi pajak," ujarnya.

Baca juga: DPRD NTB anggap Tim Percepatan Gubernur sudah representatif

Sementara Kepala BKD NTB, Tribudiprayitno juga merasakan hal yang positif tentang kehadiran tim gubernur.

"Ada pola pencerahan cara berfikir yang "out of the box" yang diberikan kepada kami dalam membangun sistim meritokrasi. Tim memberikan telaah, kajian kepada kami untuk memperkuat tugas dan fungsi kami dalam memecahkan kebuntuan memecahkan persoalan," kata pria yang biasa disapa Yiyit ini.

Ia memberikan contoh saat tim memberikan jalan keluar bagi permasalahan penanganan P3K paruh waktu di lingkungan SMA/SMK. Yiyit mengakui dalam kerja birokrasi membutuhkan pemikiran, kajian untuk memperkuat pemahaman OPD pada tusi (tugas dan fungsi) masing-masing OPD.

"Dan tim ini membantu dengan sangat baik," kata Yiyit.

Baca juga: Gubernur NTB tetapkan 15 orang tim percepatan, berikut daftarnya

Terkait persoalan isu viskal NTB yang minim, Kepala BKAD NTB, Nursalim juga menjelaskan kehadiran tim sangat membantu dirinya dalam menata aset dan maping perencanaan fiskal.

"Kami selama ini merasakan sangat terbantu tugas dan fungsi kami menata aset. Tim juga membantu kami dalam akselerasi, percepatan program di OPD, termasuk maping fiskal," kata Nursalim.

Sementara itu Koordinator Tim Percepatan Gubernur NTB, Adhar Hakim menjelaskan dalam menjalankan tugasnya, sama sekali tidak mengambil alih tugas-tugas OPD.

"Kami hanya membantu OPD yang ada untuk dalam menterjemahkan visi misi pak gubernur, membantu OPD jika ada bottle neck, atau kendala dalam menjalankan program-program pembangunan," kata mantan Kepala Ombudsman NTB ini.

Baca juga: Ketua DPRD NTB tekankan tim percepatan diisi orang-orang profesional

Adhar menambahkan, tim tidak bertugas menjalankan pelayanan publik dan belanja-belanja pelayanan publik seperti halnya OPD. Karena itu tidak tepat menyamakan wujud kerja tim seperti OPD.

"Yang menilai dan mengkur kinerja kami ya pak gub, karena pak gub sebagai user kami, dan kami langsung di bawah pak gub," kata Adhar.

Diketahui Tim Ahli Gubernur untuk Percepatan Pembangunan dan Penguatan Koordinasi terbentuk pada Agustus 2025 melalui SK Gubernur NTB.

Tim ini memiliki tugas untuk melakukan akselerasi, koordinasi, pendampingan, dan penguatan kerja-kerja OPD, badan, biro, dan satuan kerja di lingkungan Pemprov NTB dalam menjalankan berbagai program pembangunan, dan visi-misi pasangan Gubernur NTB Lalu Muhammad Iqbal dan Wakil Gubernur Indah Damayanti Putri.

Tim ini berisikan 15 anggota yang terdiri dari berbagai keahlian, yang berasal dari berbagai profesi, seperti guru besar, mantan pimpinan Ombudsman NTB, hingga mantan birokrat berpengalaman dan mantan ahli di lembaga internasional.