Mataram (ANTARA) - Komisi I Bidang Pemerintahan Hukum dan HAM DPRD Nusa Tenggara Barat (NTB) menilai tim percepatan yang telah dibentuk Gubernur NTB sudah representatif.
"Sudah representatif karena terdiri dari berbagai macam dan kompeten. Ada akademisi, NGO, mantan birokrat," kata Ketua Komisi I DPRD NTB , Moh Akri dalam keterangannya di Mataram, Sabtu.
Ia mengaku sangat mengapresiasi tim percepatan Gubernur NTB tersebut. Mengingat, tim yang telah dibentuk ini dalam rangka percepatan pembangunan di wilayah setempat.
"Karena Pak Iqbal (gubernur) dengan tim percepatan ini akan bergerak cepat dan berjalan baik karena orang-orangnya sangat representatif," kata Akri.
Baca juga: Gubernur NTB tetapkan 15 orang tim percepatan, berikut daftarnya
Akri mengatakan terdapat perbedaan antara tim percepatan yang dibentuk saat ini dengan staf khusus (stafsus) di periode pemerintahan sebelumnya.
"Berbeda antara stafsus dan tim percepatan. Kalau stafsus itu staf yang di khusus kan, kalau ini kan tim percepatan lebih pada penekanan pembangunan bisa berjalan cepat, dapat diselesaikan," terangnya.
Ia menambahkan pembentukan tim percepatan ini juga tidak akan melampaui kewenangan organisasi perangkat daerah (OPD) di bawah kendali kepala daerah. Tim percepatan ini bekerja membantu para OPD.
"Masalah gaji. Saya tidak persoalkan gaji tapi saya bicara soal perannya. Gaji itu tidak seberapa. Itu bentuk penghargaan intelektualitas keilmuan," tegas Aksi.
Baca juga: Ketua DPRD NTB tekankan tim percepatan diisi orang-orang profesional
Oleh karena itu, Akri menilai pembentukan tim percepatan ini pun tidak menjadi langkah yang akan dipersoalkan oleh DPRD NTB.
Gubernur NTB Lalu Muhamad Iqbal menetapkan sebanyak 15 orang masuk dalam tim percepatan dalam membantu tugas dan program prioritas kepala daerah.
Penjabat Sekda NTB Lalu Moh. Faozal mengatakan tim percepatan itu merupakan kebijakan gubernur.
"Di semua fase pemerintahan itu pasti ada orangnya, itu kan bagian dari, dan pasti ada kebutuhan," kata Faozal.
Baca juga: Pemuda NTB dukung terbentuknya tim percepatan Gubernur
Ia menepis bahwa tim percepatan yang dibentuk Gubernur NTB ini di isi untuk para mantan tim suksesnya pada Pilkada Gubernur dan Wakil Gubernur NTB pada 2024.
"Kata siapa, nggak ada," ucapnya.
Menurut Faozal tim percepatan ini dibutuhkan untuk membantu kerja-kerja prioritas Gubernur NTB. Meski demikian, ia belum bisa membeberkan berapa besaran gaji tim percepatan Gubernur NTB tersebut.
Baca juga: Gubernur Iqbal ajak relawan profesional masuk tim percepat pembangunan di NTB
