Ketua DPRD NTB tekankan tim percepatan diisi orang-orang profesional

Mataram (ANTARA) - Ketua DPRD Nusa Tenggara Barat, Baiq Isvie Rupaeda menekankan tim percepatan pembangunan yang akan dibentuk oleh Gubernur Lalu Muhamad Iqbal harus diisi oleh orang-orang profesional dan memiliki kemampuan di bidangnya masing-masing sehingga tidak terkesan hanya duduk-duduk dan menumpang nama.

Hal ini disampaikan Ketua DPRD Nusa Tenggara Barat (NTB), Baiq Isvie Rupaeda di Mataram, Jumat, menyikapi dinamika terkait rencana Gubernur Lalu Muhamad Iqbal yang ingin membentuk tim percepatan pembangunan dan dan penguatan koordinasi untuk membantunya selama memimpin 5 tahun ke depan.

Ketua DPRD NTB, Baiq Isvie Rupaeda mengaku menyambut positif keinginan gubernur membentuk tim percepatan pembangunan tersebut sebagai upaya dalam mempercepat program yang ada di visi misinya bisa cepat tercapai sesuai hajatan-nya "NTB Makmur dan Mendunia".

"Kita mendukung itu agar apa yang menjadi visi misinya pak gubernur bisa cepat tercapai," ujarnya.

Baca juga: Gubernur Iqbal ajak relawan profesional masuk tim percepat pembangunan di NTB

Menurut Isvie, persoalan mendasar yang terjadi di NTB adalah ekonomi, kemiskinan dan pendidikan. Tentu persoalan-persoalan ini harus menjadi fokus utama harus dilakukan percepatan dalam pengentasan-nya, sehingga terbentuknya tim ini bisa diarahkan pada sektor pembangunan, ekonomi, dan bidang pendidikan.

"Tapi kita akan melihat dulu, karena kita juga belum mendengar tim percepatan itu bidangnya apa saja. Yang pastinya kan bidang pembangunan, bidang ekonomi dan bidang pendidikan. Karena kita tahu apa yang menjadi persoalan dasar di NTB, itulah yang harus dibuat percepatan-nya," kata Isvie.

Oleh karena itu diharapkan tim percepatan pembangunan ini harus di isi oleh orang-orang yang secara kemampuan menguasai bidangnya secara komprehensif dan harus profesional.

"Jangan hanya duduk-duduk dan mengucapkan terimakasih, makanya tim percepatan pembangunan ini adalah betul-betul profesional," tegas anggota DPRD NTB dari daerah pemilihan (Dapil) Kabupaten Lombok Timur ini.

Baca juga: Pemuda NTB dukung terbentuknya tim percepatan Gubernur

Isvie menambahkan tim percepatan pembangunan ini harus berada di bawah dan bertanggungjawab terhadap gubernur. Jika pun ada regulasi maka ini menjadi ranah gubernur dan pihaknya tidak akan turut campur.

"Regulasi ya dialah yang cari, kita tidak usah ikut campur soal regulasi. Yang penting kita akan mendukung apapun yang akan dilakukan pak gubernur sepanjang untuk kepentingan pembangunan dan kemaslahatan masyarakat NTB, saya dukung," katanya.

Sebelumnya pada awal Maret lalu, Gubernur Lalu Muhamad Iqbal mengatakan akan membentuk tim percepatan pembangunan dan penguatan koordinasi untuk membantunya selama memimpin 5 tahun ke depan.

Orang nomor satu di NTB ini, mengatakan orang-orang yang membantunya ini terdiri dari unsur relawan dan profesional yang memang memiliki kemampuan di bidangnya masing-masing.

"Mereka dipilih bukan karena relawan tetapi teknokrat, sehingga secara kemampuan dan kompetensinya baik," ujarnya.

Baca juga: Kemenpar dorong pembentukan Tim Percepatan Pariwisata halal NTB

Menurut dia, tugas tim ini nantinya memberikan saran dan masukan, termasuk mengkoordinasikan pekerjaan dengan organisasi perangkat daerah (OPD) di lingkungan Pemerintah Provinsi (Pemprov) NTB, disesuaikan dengan visi misi Gubernur dan Wakil Gubernur saat kampanye 2024.

"Tim ini mitra OPD sesungguhnya, mereka itu bukan struktur. Saya selesai, mereka selesai. Karena mereka bukan karier. Namanya juga tim gubernur," ucap Iqbal sapaan akrabnya.

Iqbal menepis bila tim yang akan dibentuknya ini merupakan duplikasi dari staf khusus dari gubernur/wakil gubernur sebelumnya.

"Nggak sama. Ini satu tim dan mereka dipilih bukan hanya karena dia relawan, tapi mereka ini teknokrat. Terserah juga orang mau bilang apa ini stafsus atau yang lain. Tapi yang jelas ini adalah orang-orang yang punya kapabilitas, nggak sembarangan, nggak asal dia relawan terus dia masuk. Ada alasannya," tegasnya.

Disinggung berapa orang yang akan di angkat untuk masuk di tim ini? Iqbal menyatakan belum tahu. Karena, kata dia, semua masih dalam kajian. Termasuk, kapan tim ini mulai bekerja dan mengakhiri tugasnya.

"Mungkin kalau OPD-OPD ini sudah bisa bekerja satu tim, saya kira nggak perlu lagi. Tapi keberadaan tim ini untuk membantu mensinkronkan. Makanya, saya bilang di awal tidak boleh ada orang di luar sistem ini boleh ikut campur urusan pemerintahan. Namun, kalau ada orang yang kita anggap bagus, kenapa tidak kita masukkan ke dalam sistem," terang Iqbal.

Baca juga: Pemkab Lombok Tengah membentuk tim satgas percepatan PAD

Oleh karena itu, Iqbal menegaskan mereka yang tergabung dalam timnya tersebut murni membantu tugas-tugasnya sebagai gubernur. Bukan, karena tugas atau ingin menduduki posisi tertentu di sejumlah BUMD.

"Tugas mereka itu fokus membantu gubernur di provinsi. Tidak ada kaitannya dengan jabatan di BUMD dan urusan lain. Mereka ini ngantor setiap hari bukan hanya sekedar taruh stafsus di OPD-OPD. Tapi ini jadi satu tim," katanya.