Tajuk ANTARA NTB - Di balik layar NTB Makmur Mendunia - ANTARA News Mataram

Mataram (ANTARA) - Di setiap pemerintahan, tim kecil namun strategis memainkan peran krusial dalam menjembatani visi pimpinan dengan eksekusi kebijakan.

Di Nusa Tenggara Barat (NTB), peran ini dijalankan oleh Tim Ahli Gubernur untuk Percepatan Pembangunan dan Penguatan Koordinasi, dibentuk pada Agustus 2025.

Keberadaan tim ini tidak sekadar menyiapkan rekomendasi, tetapi juga menajamkan fokus kebijakan agar sasaran pembangunan, termasuk program unggulan “Desa Berdaya”, dapat berjalan optimal.

Desa-desa di NTB menyimpan potensi besar, namun tanpa panduan teknis dan koordinasi yang tepat, potensi tersebut kerap terhambat. Tim Ahli Gubernur hadir sebagai penghubung strategis antara kebijakan pusat dan realitas lapangan.

Kepala dinas dan badan seperti PMPD, Dukcapil, dan Bappenda mengakui kontribusi tim dalam memberikan perspektif baru, solusi konkret, serta strategi percepatan yang sebelumnya sulit dicapai.

Salah satu contoh nyata adalah optimalisasi pendapatan asli daerah melalui perubahan Perda Nomor 2 Tahun 2024 tentang Retribusi dan Pajak Daerah, yang memproyeksikan peningkatan PAD signifikan pada 2026.

Kekuatan tim terletak pada keragaman latar belakang anggotanya. Akademisi, mantan birokrat, hingga praktisi internasional menghadirkan metode pemikiran berbeda yang menstimulasi OPD untuk beroperasi “out of the box”.

Hal ini terlihat dalam penanganan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) paruh waktu di SMA/SMK maupun peta fiskal dan aset daerah yang kompleks.

Saran yang diberikan memperkuat pemahaman OPD terhadap tugas dan fungsi masing-masing, sehingga implementasi program berjalan efisien dan tepat sasaran.

Meski demikian, legitimasi dan efisiensi anggaran menjadi perhatian publik, mengingat instruksi presiden terkait penghematan belanja pemerintah.

Profesionalisme menjadi kunci utama; keberhasilan tim tidak diukur dari nama atau gelar, tetapi dari hasil nyata di lapangan.

Data BPS menunjukkan persentase penduduk miskin NTB mencapai 11,78 persen pada Maret 2025, lebih tinggi dari rata-rata nasional 8,47 persen.

Fluktuasi harga pangan dan desa tertinggal menambah kompleksitas, menuntut Tim Ahli Gubernur menjadi penghubung efektif antara strategi dan implementasi.

Transparansi anggaran, indikator kinerja, dan mekanisme evaluasi menjadi fondasi untuk menghindari persepsi simbol politik semata.

Praktik global dan pengalaman daerah lain menjadi acuan. Di Jakarta, Tim Gubernur untuk Percepatan Pembangunan menekankan transparansi, akuntabilitas, dan evaluasi publik.

Di Jepang dan Korea Selatan, think tank pemerintah profesional dilengkapi mekanisme pelaporan dan pengawasan publik. NTB dapat mencontoh model tersebut agar tim bukan sekadar label, tetapi benar-benar memberikan kontribusi nyata.

Langkah konkret tim terlihat pada program “Desa Berdaya”. Mereka membantu OPD merancang, menyesuaikan, dan memonitor program agar desa mampu mandiri dan produktif. Pemetaan aset, pendampingan masyarakat, dan perencanaan fiskal yang terarah memperkuat kapasitas desa.

Kritikan terkait keterlibatan mantan tim sukses politik direspons secara profesional; tim bekerja di bawah gubernur sebagai mitra strategis, bukan pengganti OPD.

Solusi tim bersifat administratif sekaligus memberdayakan masyarakat, berbasis data, evaluasi berkelanjutan, dan kolaborasi lintas OPD.

Mekanisme partisipasi publik, indikator kinerja jelas, dan evaluasi berkala menjadi tolok ukur agar fokus tetap efisien dan manfaat program nyata.

Tim Ahli Gubernur NTB berada di persimpangan profesionalisme dan simbol politik. Keberhasilan mereka diukur dari harga pangan stabil, desa mandiri bertambah, dan penurunan kemiskinan.

Sinergi antara kebijakan, masyarakat, dan pembangunan menjadi nyata di tangan mereka. Kolaborasi berbasis profesionalisme, transparansi, dan inovasi bukan teori, melainkan mesin percepatan pembangunan yang memperkuat ketahanan sosial-ekonomi masyarakat dan mewujudkan visi “NTB Makmur Mendunia”.