Tertekan tambang, Pertumbuhan ekonomi NTB 2025 anjlok

Mataram (ANTARA) - Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat laju pertumbuhan ekonomi Nusa Tenggara Barat (NTB) secara kumulatif sebesar 3,22 persen pada tahun 2025 yang berarti lebih rendah dibandingkan kinerja ekonomi tahun 2024 sebesar 5,30 persen.

"Secara kumulatif pertumbuhan ekonomi NTB 2025 lebih rendah dari tahun sebelumnya karena triwulan I dan triwulan II mengalami kontraksi," kata Kepala BPS NTB Wahyudin di Mataram, Kamis.

Wahyudin menjelaskan laju pertumbuhan ekonomi triwulan I 2025 tercatat minus 1,43 persen dan triwulan II juga masih minus 1,12 persen.

Kontraksi yang terjadi selama enam bulan tersebut lantas berdampak terhadap pertumbuhan ekonomi secara kumulatif yang membuatnya hanya mampu bertengger pada angka 3,22 persen.

"Produksi dari tambang menurun jauh sampai 50 persen," ujar Wahyudin.

Baca juga: Mewujudkan ekonomi berkeadilan tanpa tambang

Kebijakan pelarangan ekspor konsentrat tembaga yang digulirkan oleh Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) mengikis laju pertumbuhan ekonomi Nusa Tenggara Barat.

Sejak Januari hingga akhir Oktober 2025 tidak ada ekspor konsentrat tembaga. Padahal, selama ini lapangan usaha pertambangan merupakan lokomotif utama yang menggerakkan laju pertumbuhan ekonomi NTB.

"Kami sempat khawatir pertumbuhan ekonomi secara kumulatif hanya 2 persen, tapi setelah melihat triwulan IV secara year on year tumbuh 12,49 persen, itu angka cukup besar yang membuat pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan positif," papar Wahyudin.

Baca juga: Pertumbuhan ekonomi NTB menanjak, Sinyal optimisme menguat

Selain pertumbuhan kumulatif dan tahunan, kinerja ekonomi NTB juga menguat secara kuartal ke kuartal pada akhir tahun dengan angka sebesar 3,97 persen.

BPS mencatat besaran ekonomi Nusa Tenggara Barat sepanjang 2025 mencapai Rp30,07 triliun berdasarkan harga konstan (ADHK) dan Rp52,04 triliun berdasarkan harga berlaku (ADHB).

Kepala Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik NTB Ahsanul Khalik mengatakan laporan statistik yang disampaikan oleh BPS menjadi catatan bagi pemerintah daerah untuk mengambil kebijakan-kebijakan strategis ke depan.

"Kami jadikan data BPS sebagai upaya untuk menentukan program-program yang searah dengan kebijakan gubernur dan wakil gubernur yang sudah digariskan dalam RPJMD," pungkas Ahsanul.