Sekretaris Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan NTB, Ir. Kaharuddin kepada wartawan di Mataram, Selasa, mengatakan perkembangan populasi di NTB hingga Mei 2009 tercatat 569.050 ekor atau terjadi pertumbuhan 4,2 persen dari populasi awal 546.114 ekor.
Sementara pada sisi hilir jumlah pengeluaran sapi potong dibatasi hanya 4.390 ekor atau 19 persen dari target sebanyak 21.100 ekor, demikian juga untuk pengeluaran sapi bibit hanya 1.400 ekor (16,5 persen) dari target 8.500 ekor.
"Program BSS ini juga didukung anggaran pembangunan peternakan yang kian meningkat, dana yang bersumber dari APBN sebanyak Rp6,69 miliar dan dana APBD 12,73 miliar, realisasi anggaran hingga Mei 2009 tercatat 22,37 persen untuk APBN dan 28,67 persen dari APBD," katanya.
Menurut dia, pola yang dilakukan dalam rangka akselerasi pertumbuhan dan pengembangan BSS adalah untuk Pulau Lombok diberlakukan sistem kelompok dengan pendekatan kandang kolektif.
Dalam dalam kaitan, katanya, sistem kandang kolektif terus ditingkatkan kapasitasnya, baik secara kualitas maupun kuantitas, sehingga keberadaannya penting untuk kemudahan pembinaan, media kerja sama dan gotong-royong termasuk pengamanan melalui sistem keamanan lingkungan (siskamling) dan sebagai unit usaha sapi.
"Sedangkan di Pulau Sumbawa diberlakukan pola 'lar' (bahasa Sumbawa) dan 'so' (bahasa Bima dan Dompu), yakni sistem pemeliharaan sapi di padang penggembalaan, pengembangan pola ini dilandasi pertimbangan di daerah tersebut masih tersedia lahan cukup luas dan didukung sosial budaya masyarakat yang masih memelihara sapi secara ekstensif,
Menurut Kaharuddin, langkah konkret yang telah diupayakan dalam rangka mengimplementasikan program BSS yang telah dicanangkan Gubernur NTB pada HUT Emas 17 Desember 2009 itu, antara lain dengan pembuatan dokomen perencanaan atau 'blue print" BSS, dokumen tersebut menjabarkan secara terinci mengenai keluaran yang akan dicapai BSS selama lima tahun ke depan.
Selain itu "blue print" BSS tersebut juga memuat secara rinci cara atau proses pencapaian dan siapa pelaksananya yang dijadikan acuan oleh semua pihak terkait.
Di samping itu penandatanganan nota kesepahaman (MoU) pencapaian swasembada daging sapi nasional oleh Gubernur NTB, KH.M. Zainul Majdi dan Dirjen Peternakan yang ditindaklanjuti dengan dukungan Ditjen Peternakan melakui pemberian dana konsentrasi tahun 2009 sebanyak Rp16,25 miliar untuk modal 50 sarjana membangun desa (SMD) di bidang peternakan.
Langkah konkret lainnya adalah penandatanganan MoU pengembangan peternakan dengan sistem padang penggembalaan (lar dan so) antara Gubernur NTB dan bupati se-Pulau Sumbawa, hasil kesepakatan tersebut ditindaklanjuti dengan pembahasan secara intensif pengembangan proyek percontohan "lar limung".
Luas padang penggembalaan "lar limung" di Kecamatan Moyo Utara, Moyo Hilir, Kabupaten Sumbawa tercatat 1.007 hektare dan pengaturan tata ruang padang penggembalaan di kabupaten se-Pulau Sumbawa.(*)
Pewarta :
Editor:
COPYRIGHT © ANTARA 2026
