Pemprov NTB selaraskan rencana aksi pembangunan rendah karbon
Mataram (ANTARA) - Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat menyelaraskan rencana aksi pembangunan rendah karbon dan berketahanan iklim dengan RPJPD 2025-2045 serta RPJMN 2025-2029.
"Pembangunan rendah karbon merupakan salah satu strategi transisi menuju ekonomi hijau dan pembangunan berkelanjutan," kata Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah (Bappeda) NTB Iswandi dalam keterangan di Mataram, Kamis.
Pembangunan rendah karbon menjadi tulang punggung menuju ekonomi hijau untuk mencapai visi Indonesia Maju 2045 dan mencapai target nol emisi bersih pada 2060.
Iswandi menuturkan penyelarasan rencana aksi untuk mengarusutamakan poin 13 Tujuan Pembangunan Berkelanjutan atau SDGs, serta peningkatan kapasitas pemerintah daerah untuk melakukan pelaporan aksi aksi pembangunan rendah karbon melalui Aplikasi Perencanaan dan Pemantauan Rencana Aksi Nasional Rendah Karbon (AKSARA).
Pemerintah NTB berkomitmen mewujudkan ketahanan dan kemandirian energi yang 100 persen dari sumber daya energi lokal, terbarukan, berkelanjutan, dan rendah karbon untuk menjamin akses energi yang universal dan andal bagi seluruh masyarakat.
Ketergantungan daerah terhadap sumber daya energi yang diimpor dari luar daerah juga dikurangi demi menurunkan beban energi di Nusa Tenggara Barat. Dengan demikian, sumber daya energi terbarukan lokal dan rendah karbon terus dioptimalkan.
Selain itu, pemerintah daerah juga berupaya agar akses energi yang universal, andal, dan rendah karbon bisa dinikmati oleh seluruh masyarakat untuk mendukung peningkatan perekonomian dan daya saing.
Saat ini angka bauran energi terbarukan di Nusa Tenggara Barat sebanyak 22,43 persen. Setrum bersih itu terdiri dari pemanfaatan biosolar, PLTS on grid sebesar 21,6 megawatt, PLTS off grid yang dioperasikan PT Amman Mineral sebanyak 28 megawatt.
Kemudian ada pembangkit listrik tenaga mikrohidro berkapasitas 18,59 megawatt dan substitusi bahan bakar batu bara pada pembangkit listrik tenaga uap dengan biomassa dan biogas skala rumah tangga.
Dokumen Rencana Besar Energi di Nusa Tenggara Barat menyebutkan potensi energi hijau berupa bioenergi sebanyak 298 megawatt, sampah kota 32 megawatt, angin 2,60 gigawatt megawatt, dan surya sebesar 10,62 gigawatt.
"Pembangunan rendah karbon merupakan salah satu strategi transisi menuju ekonomi hijau dan pembangunan berkelanjutan," kata Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah (Bappeda) NTB Iswandi dalam keterangan di Mataram, Kamis.
Pembangunan rendah karbon menjadi tulang punggung menuju ekonomi hijau untuk mencapai visi Indonesia Maju 2045 dan mencapai target nol emisi bersih pada 2060.
Iswandi menuturkan penyelarasan rencana aksi untuk mengarusutamakan poin 13 Tujuan Pembangunan Berkelanjutan atau SDGs, serta peningkatan kapasitas pemerintah daerah untuk melakukan pelaporan aksi aksi pembangunan rendah karbon melalui Aplikasi Perencanaan dan Pemantauan Rencana Aksi Nasional Rendah Karbon (AKSARA).
Pemerintah NTB berkomitmen mewujudkan ketahanan dan kemandirian energi yang 100 persen dari sumber daya energi lokal, terbarukan, berkelanjutan, dan rendah karbon untuk menjamin akses energi yang universal dan andal bagi seluruh masyarakat.
Ketergantungan daerah terhadap sumber daya energi yang diimpor dari luar daerah juga dikurangi demi menurunkan beban energi di Nusa Tenggara Barat. Dengan demikian, sumber daya energi terbarukan lokal dan rendah karbon terus dioptimalkan.
Selain itu, pemerintah daerah juga berupaya agar akses energi yang universal, andal, dan rendah karbon bisa dinikmati oleh seluruh masyarakat untuk mendukung peningkatan perekonomian dan daya saing.
Saat ini angka bauran energi terbarukan di Nusa Tenggara Barat sebanyak 22,43 persen. Setrum bersih itu terdiri dari pemanfaatan biosolar, PLTS on grid sebesar 21,6 megawatt, PLTS off grid yang dioperasikan PT Amman Mineral sebanyak 28 megawatt.
Kemudian ada pembangkit listrik tenaga mikrohidro berkapasitas 18,59 megawatt dan substitusi bahan bakar batu bara pada pembangkit listrik tenaga uap dengan biomassa dan biogas skala rumah tangga.
Dokumen Rencana Besar Energi di Nusa Tenggara Barat menyebutkan potensi energi hijau berupa bioenergi sebanyak 298 megawatt, sampah kota 32 megawatt, angin 2,60 gigawatt megawatt, dan surya sebesar 10,62 gigawatt.