Legislator ingatkan penerimaan CPNS NTB bebas intervensi

id legislator NTB,penerimaan CPNS,bersih intervensi,Lalu Wirajaya

Ilustrasi CPNS

Insya Allah tidak ada permainan. Kita percayakan saja kepada pemerintah untuk melaksanakan CPNS ini dengan sebaiknya. Tapi tetap antisipasi-antisipasi praktek kecurangan harus dilakukan
Mataram (Antaranews NTB) - Wakil Ketua DPRD Nusa Tenggara Barat Lalu Wirajaya mengingatkan pemerintah, baik provinsi maupun kabupaten/kota untuk memastikan perekrutan calon pegawai negeri sipil (CPNS) 2018 ini bebas dari intervensi dari siapapun juga.

"Tidak boleh ada intervensi dari pihak mana pun. Apalagi titip menitip orang. Kalau pun ada seperti itu harus ada tindakan," kata Wirajaya di Mataram.

Pihaknya sangat berharap penerimaan CPNS tahun ini dapat berjalan dengan baik. Termasuk, integritas para peserta untuk bisa berkompetisi secara sehat.

"Insya Allah tidak ada permainan. Kita percayakan saja kepada pemerintah untuk melaksanakan CPNS ini dengan sebaiknya. Tapi tetap antisipasi-antisipasi praktek kecurangan harus dilakukan," tegas politisi Gerindra itu.

Sebelumnya, Gubernur NTB Zulkieflimansyah menjamin penerimaan CPNS di wilayah itu bersih dari praktik-praktik curang.

"Kalau kita melihat sistem yang diterapkan dalam penerimaan CPNS, saya kira sangat kecil terjadi kecurangan," katanya.

Menurut gubernur, kalau pun ada kecurigaan dalam penerimaan CPNS di tengah masyarakat adalah sesuatu hal yang biasa. Bahkan, di semua daerah pun, pasti ada kecurigaan seperti itu, tidak hanya di NTB.

"Saya rasa semua di mana-mana juga ada kecurigaan-kecurigaan. Tapi ya itu tadi dengan penerapan sistim online kecil ada kecurangan," tegas Zul, sapaan akrab Gubernur NTB.

Meski demikian, lanjutnya, secara kesiapan, pemerintah baik provinsi maupun kabupaten kota sudah siap. Termasuk dalam penyiapan sumber daya manusia (SDM) dalam penyelenggaraan penerimaan CPNS tersebut.

"Kesiapan kita siap baik sumber daya dan peralatan," katanya.

Kuota penerimaan PNS di Provinsi NTB pada tahun ini mencapai 2.915 orang. Dengan rincian Pemprov NTB memperoleh jatah sebanyak 332 orang, Kabupaten Lombok Barat 185, Lombok Tengah 481, Lombok Timur 225, Bima 332, Sumbawa 217, Dompu 173, Sumbawa Barat 226, Lombok Utara 264, Kota Mataram 262 dan Kota Bima 198 orang. (*).
Pewarta :
Editor: Nur Imansyah
COPYRIGHT © ANTARA 2018

Komentar