Mataram (ANTARA) - Deburan ombak di pesisir Ampenan dulu dikenal menenangkan. Bagi warga pesisir di Kota Mataram, suara itu adalah musik alam yang menemani aktivitas nelayan, pedagang ikan, hingga wisatawan yang datang menikmati senja.

Pantai itu juga menyimpan memori panjang sebagai simpul perdagangan sejak masa kejayaan Pelabuhan Ampenan, pelabuhan tua yang pernah menjadi gerbang ekonomi Pulau Lombok, Nusa Tenggara Barat (NTB).

Namun beberapa tahun terakhir, bunyi ombak itu berubah makna. Bagi warga yang tinggal hanya beberapa meter dari bibir pantai, gelombang yang datang setiap musim angin barat tidak lagi sekadar irama alam, tetapi alarm bahaya.

Abrasi terus menggerus garis pantai, sementara air pasang kadang masuk ke halaman rumah bahkan menghanyutkan bangunan yang berdiri terlalu dekat dengan laut.

Di kampung-kampung pesisir Ampenan, abrasi bukan lagi istilah dalam buku geografi. Ia hadir sebagai kenyataan yang merampas ruang hidup warga sedikit demi sedikit. Setiap musim angin barat, kekhawatiran itu kembali datang bersama gelombang yang lebih besar dari biasanya.

Di tengah situasi tersebut, kebutuhan akan infrastruktur pelindung pantai menjadi semakin mendesak. Tanpa penghalang yang memadai, energi gelombang langsung menghantam daratan dan mengikis fondasi bangunan.

Bagi warga, perlindungan pantai bukan lagi soal proyek pembangunan, melainkan soal rasa aman untuk tetap tinggal di kampung halaman.

Di sinilah konsep riprap, atau susunan batu pemecah gelombang, mulai dipandang sebagai solusi teknis sekaligus strategi jangka panjang untuk menjaga stabilitas kawasan pesisir.

Menjaga garis pantai

Riprap pada dasarnya merupakan susunan batu alam berukuran besar yang disusun di sepanjang garis pantai. Struktur ini berfungsi menyerap dan memecah energi gelombang sebelum mencapai daratan sehingga mengurangi dampak abrasi.

Bagi wilayah pesisir seperti Ampenan yang menghadap langsung ke perairan dengan arus kuat dari Selat Lombok, perlindungan semacam itu menjadi krusial.

Karakteristik arus laut di selat tersebut dikenal memiliki energi gelombang yang tinggi sehingga membutuhkan material pelindung yang kuat dan tahan korosi air laut.

Karena itu pembangunan riprap tidak bisa sekadar menumpuk batu di pinggir pantai. Perencanaan harus berbasis data mengenai arah arus, kekuatan gelombang, serta kontur dasar laut agar struktur yang dibangun tidak memindahkan masalah abrasi ke titik pantai lain.

Pemerintah Kota Mataram mulai mengusulkan pembangunan pemecah gelombang permanen di sepanjang pesisir kota. Panjang garis pantai Kota Mataram  sekitar 9,1 kilometer, sehingga perlindungan menyeluruh membutuhkan perencanaan yang matang sekaligus dukungan anggaran yang tidak kecil.

Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Mataram Lale Widiahning mengatakan pemerintah daerah telah mengusulkan pembangunan riprap permanen dengan kebutuhan anggaran sekitar Rp145 miliar hingga Rp240 miliar.

“Usulan kami itu hingga kini masih belum ada kepastian,” kata Widiahning.

Sambil menunggu dukungan anggaran yang lebih besar, pemerintah kota mencoba melakukan langkah darurat. Beberapa titik rawan abrasi seperti Bintaro, Pondok Perasi, dan Mapak ditangani menggunakan dana daerah sekitar Rp1,2 miliar untuk memperkuat tanggul sementara.

Langkah tersebut memang belum mampu menjadi solusi permanen. Namun setidaknya memberi waktu bagi warga pesisir agar tetap bertahan sembari menunggu pembangunan perlindungan pantai yang lebih komprehensif.

Jika dilihat dari sudut pandang ekonomi, investasi pada pemecah gelombang justru bisa menghemat biaya dalam jangka panjang. Tanpa perlindungan pantai, kerusakan infrastruktur seperti jalan raya, rumah warga, hingga fasilitas umum bisa menimbulkan kerugian yang jauh lebih besar.

Selain itu, stabilitas kawasan pesisir juga penting bagi aktivitas ekonomi yang menjadi denyut nadi Ampenan. Pasar ikan, warung seafood, dan usaha kecil di sepanjang pantai bergantung pada kondisi lingkungan yang aman dari banjir rob.

Ekonomi nelayan

Pembangunan riprap juga berkaitan erat dengan rencana pengembangan kawasan pesisir sebagai pusat ekonomi masyarakat nelayan. Salah satu proyek yang sedang berjalan adalah pembangunan Kampung Nelayan Merah Putih di Kelurahan Bintaro.

Program ini merupakan bagian dari upaya pemerintah untuk menata kawasan pesisir sekaligus meningkatkan kesejahteraan nelayan melalui pengembangan kawasan terpadu.

Pejabat Pembuat Komitmen proyek tersebut, Diana Santiani Irawan, menjelaskan bahwa konsep kampung nelayan dirancang sebagai pusat aktivitas ekonomi baru bagi masyarakat pesisir.

“Kampung Nelayan Merah Putih Bintaro mengusung konsep kawasan terintegrasi untuk meningkatkan kesejahteraan nelayan,” ujarnya.

Di kawasan itu akan dibangun berbagai fasilitas pendukung seperti jalan lingkungan, drainase, pagar kawasan, serta fasilitas sosial berupa musala dan ruang pertemuan.

Selain itu tersedia fasilitas ekonomi seperti gudang beku atau cold storage, pabrik es, kios perbekalan, bengkel nelayan, hingga pasar ikan higienis. Infrastruktur dasar seperti sistem sanitasi, perataan lahan, dan pembersihan kawasan juga sedang dikerjakan.

Proyek ini ditargetkan rampung dalam tahun berjalan. Pekerjaan di lapangan saat ini masih fokus pada struktur bawah dan penataan lahan dengan progres sekitar 10 persen lebih.

Jika kawasan ini selesai, pesisir Ampenan tidak hanya berfungsi sebagai kampung nelayan tradisional, tetapi juga sebagai pusat aktivitas ekonomi yang lebih modern dan tertata.

Di sekitar kawasan tersebut bahkan sudah berdiri rumah susun sederhana sewa bagi nelayan, yang menjadi bagian dari upaya pemerintah menyediakan hunian layak bagi masyarakat pesisir.

Namun semua rencana pengembangan tersebut tetap memiliki satu prasyarat penting yakni perlindungan pantai yang memadai. Tanpa pengaman dari ancaman abrasi dan banjir rob, investasi pembangunan kawasan pesisir berpotensi menghadapi risiko kerusakan.

Karena itu pembangunan riprap tidak hanya melindungi rumah warga, tetapi juga menjaga keberlanjutan program pemberdayaan nelayan yang sedang dijalankan.

Nilai ekonomi baru

Lebih jauh lagi, pemecah gelombang sebenarnya dapat menciptakan nilai tambah baru bagi kota pesisir seperti Mataram.

Perlindungan garis pantai memberikan kepastian bagi pelaku usaha yang berinvestasi di kawasan pesisir. Restoran seafood hingga usaha mikro dapat beroperasi tanpa kekhawatiran terhadap kerusakan akibat cuaca ekstrem.
 

Kawasan Ampenan memiliki potensi besar untuk dikembangkan sebagai destinasi wisata berbasis sejarah dan kuliner. Sebagai kota tua yang menyimpan jejak perdagangan masa lalu, Ampenan memiliki daya tarik yang tidak dimiliki banyak daerah lain di Lombok.

Jika ditata dengan baik, struktur pemecah gelombang bahkan bisa menjadi ruang publik baru. Di berbagai kota pesisir dunia, tanggul laut dan pemecah ombak sering dimanfaatkan sebagai jalur pedestrian, tempat memancing, atau ruang rekreasi warga.

Dengan desain yang estetis, riprap di Ampenan juga berpotensi menjadi bagian dari lanskap wisata baru. Wisatawan dapat menikmati pemandangan laut sambil berjalan di sepanjang tanggul yang aman dari terjangan ombak.

Di sisi lain, ekosistem ekonomi lokal juga akan tumbuh lebih stabil. Pedagang kaki lima, warung kopi, dan pelaku usaha kecil di sepanjang pantai dapat menjalankan aktivitas tanpa dihantui risiko kerusakan akibat banjir rob.

Bagi masyarakat pesisir, keamanan lingkungan berarti lebih dari sekadar perlindungan fisik. Ia menghadirkan rasa tenang bagi keluarga yang telah hidup turun-temurun di tepi laut.

Pada akhirnya, pembangunan pemecah gelombang bukan sekadar proyek infrastruktur. Ia merupakan investasi jangka panjang untuk melindungi ruang hidup, menjaga stabilitas ekonomi, sekaligus mempertahankan identitas Ampenan sebagai kawasan pesisir yang bersejarah.

Benteng batu yang dibangun di sepanjang pantai itu kelak mungkin tidak hanya menahan ombak, tetapi juga menjaga agar sejarah panjang Ampenan tidak perlahan tenggelam oleh gelombang waktu.

Pewarta : Nirkomala
Editor: Abdul Hakim
COPYRIGHT © ANTARA 2026