Kemlu membebaskan 12 WNI korban sindikat penipuan daring di Myanmar

id Kemlu,wni,KBRI Yangon,KBRI Bangkok,tppo,online scam myanmar

Kemlu membebaskan 12 WNI korban sindikat penipuan daring di Myanmar

Menteri Luar Negeri Retno Marsudi saat menyampaikan keterangan kepada media di Laos, Jumat (11/10/2024). (ANTARA/HO-BPMI Sekretariat Wakil Presiden.)

Jakarta (ANTARA) - Kementerian Luar Negeri RI melalui KBRI Yangon dan KBRI Bangkok melakukan pembebasan terhadap 12 Warga Negara Indonesia yang disekap di perusahaan penipuan daring di wilayah konflik Myawaddy, Myanmar.

Melalui siaran pers Kemlu di Jakarta, Selasa, mereka diseberangkan dari Myanmar ke Thailand pada Selasa pukul 16.00 waktu setempat dan akan menjalani proses keimigrasian di Thailand sesuai peraturan yang berlaku.

Para korban berangkat ke Thailand dalam kurun waktu Maret hingga Juli setelah dijanjikan pekerjaan di Thailand. Akan tetapi, disebutkan bahwa mereka mengaku disekap dan dipaksa bekerja sebagai online scammer dan judi daring serta mengalami kekerasan fisik.

Disebutkan pula bahwa korban juga mengalami kesulitan untuk berkomunikasi lantaran gawai mereka ditahan. Namun, beberapa di antaranya sempat memberitahu keberadaan mereka setelah berhasil berkomunikasi dengan KBRI Yangon.

Baca juga: Kemenlu edukasi pentingnya migrasi aman bagI PMI di luar neger

Kemlu telah menerima pengaduan dari para korban pada Agustus 2024 dan bersama KBRI Yangon telah melakukan berbagai upaya seperti penyampaian beberapa nota diplomatik, berkoordinasi dengan otoritas terkait Myanmar, berkomunikasi dengan jejaring lokal di Myawaddy serta menjalin kerja sama bilateral dan regional.

Baca juga: Empat ribu UMKM binaan DJBC sudah mampu ekspor

Hingga ini Kemlu telah mengeluarkan 65 WNI dari wilayah tersebut dan masih terdapat 69 WNI yang sedang diupayakan agar dapat keluar dari Myawaddy.

Kemlu mengimbau seluruh WNI yang berencana bekerja di luar negeri untuk menggunakan jalur resmi sesuai dengan prosedur yang berlaku agar tidak menjadi korban Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) maupun kerja paksa.