Lombok Tengah (Antaranews NTB) - Menteri Sosial (Mensos) Agus Gumiwang Kartasasmita mengungkapkan Kementerian Sosial melakukan asesmen cepat perlindungan anak untuk mendapatkan gambaran utuh dan akurat mengenai kondisi yang dihadapi oleh anak-anak pascabencana gempa bumi di Nusa Tenggara Barat.
"Ini merupakan bagian dari tindaklanjut terhadap Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2018 tentang Percepatan Rehabilitasi Dan Rekonstruksi Pascabencana Gempa Bumi di NTB, dimana Kemensos memiliki tugas melaksanakan rehabilitasi sosial dan perlindungan sosial," katanya di sela mendampingi Presiden Joko Widodo melakukan kunjungan kerja ke Lombok dan Sumbawa, Kamis.
Ia menjelaskan asesmen cepat perlindungan anak dilakukan pada Oktober 2018, mencakup seluruh kabupaten/kota di NTB.
Kegiatan tersebut melibatkan Dinas Sosial, Rumah Perlindungan Sosial Anak (RPSA), Satuan Bakti Pekerja Sosial, Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK), dan Taruna Siaga Bencana (Tagana).
Selain itu, organisasi nonpemerintah di tingkat nasional dan lokal, serta sejumlah pihak lainnya. Hasil penjajakan tersebut diharapkan tuntas pada akhir November 2018.
"Hasil penjajakan mengenai situasi yang dihadapi anak-anak pascabencana di NTB akan menjadi masukan yang berharga dalam rangka penyusunan rencana pemulihan serta rencana aksi rehabilitasi dan rekonstruksi," ujarnya.
Selain itu, lanjut dia hasil penjajakan juga mendukung penyusunan sistem layanan dan rujukan perlindungan anak.
Sistem layanan dan rujukan perlindungan anak yang selama ini sudah berjalan di NTB akan diperkuat dengan hasil penjajakan serta pengalaman lapangan yang telah ada sebelumnya.
"Mekanisme tersebut diharapkan dapat menjamin perlindungan bagi anak, mulai dari tingkat dusun, desa, kecamatan, kabupaten/kota dan provinsi," kata Agus.
Sementara itu, Direktur Jenderal Rehabilitasi Sosial, Kemensos, Edi Suharto mengatakan sejak gempa Lombok terjadi pada 29 Juli 2018, pihaknya telah melakukan tiga upaya rehabilitasi sosial anak, yakni mendirikan Sekretariat Bersama Anak NTB di PSMP Paramitha Mataram.
Selain itu, mendirikan tempat layanan di Kabupaten Lombok Utara, Lombok Barat, Sumbawa, dan Sumbawa Barat.
"Kami juga melakukan layanan bergerak yang hingga 15 Oktober 2018 telah melakukan di 122 titik lokasi dan menjangkau sebanyak 14.782 anak," ucap Edi.
