Menteri BUMN dan Menteri PKP petakan aset BUMN

Jakarta (ANTARA) - Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir dan Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait sepakat untuk memetakan seluruh aset BUMN dalam rangka mendukung Program 3 Juta Rumah pada Pemerintahan Prabowo-Gibran.

"Jadi kami tadi punya kesepakatan akan memetakan seluruh aset BUMN yang tentu konteksnya perumahan, dimana yang memang untuk perumahan rakyat, lalu juga dimana yang memang perumahan menengah nantinya," ujar Erick dalam konferensi pers di Jakarta, Kamis (7/11).

Menurut dia, Kementerian BUMN memiliki komitmen yang sama dengan Kementerian PKP untuk bagaimana menyukseskan Program 3 Juta Rumah bagi masyarakat Indonesia.

"Terobosan Pak Ara (Maruarar) luar biasa sangat menolong kami juga ke depannya, dan kami punya komitmen yang sama bagaimana menyukseskan program Bapak Presiden yakni Program 3 juta rumah serta kita punya komitmen yang sama serta insya Allah kita dukung dari kerja-kerja berat Pak Menteri PKP," katanya pula.

Baca juga: Menteri BUMN dukung menteri gunakan kendaraan dinas buatan Pindad

Menteri PKP Maruarar Sirait atau disapa Ara menyampaikan apresiasi kepada Menteri BUMN Erick Thohir dan Wakil Menteri BUMN Dony Oskaria atas bantuan yang luar biasa dari jajaran Kementerian BUMN.

"Kementerian PKP dan BUMN, kita bisa bekerja sinergis, fokus untuk melakukan terobosan. Ada Perumnas, Semen Indonesia, BTN, kita bangun rumah dengan harga murah kepada rakyat," kata Ara.

Baca juga: Kerja sama Antam dan Freeport menghemat Rp200 triliun

Menteri PKP Maruarar Sirait terus mengampanyekan semangat gotong royong membangun rumah untuk rakyat dalam program pembangunan 3 juta unit rumah. Menurut dia, anggaran pemerintah untuk membangun rumah itu sangat minim. Kementerian PKP ingin mendorong semangat dari semua pihak, baik pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan sektor swasta untuk menyukseskan Program 3 Juta Rumah.

Untuk itu, pihaknya membuka seluas-luasnya kesempatan semua pihak, baik kementerian/lembaga pemerintah, pemerintah daerah TNI, Polri, BUMN, sektor swasta serta masyarakat luas untuk ikut berpartisipasi dalam menyukseskan pembangunan rumah di Indonesia.