Mataram (ANTARA) - Dinas Sosial Provinsi Nusa Tenggara Barat menyatakan pemberian bantuan sosial atau bansos untuk kalangan kelas menengah yang terdampak pajak pertambahan nilai atau PPN 12 persen dapat menstabilkan kondisi sosial masyarakat.
"Pelaksanaan kebijakan pusat berpengaruh terhadap kemampuan masyarakat dalam daya beli," kata Kepala Dinas Sosial NTB Ahsanul Khalik di Mataram, Senin.
Berdasarkan pemberitaan sebelumnya, Kementerian Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat menggulirkan wacana pemberian bantuan sosial kepada kelas menengah untuk melindungi dari dampak kenaikan PPN 12 persen.
Bantuan sosial tersebut menjadi bantalan dari pemerintah agar kelas menengah yang rentan turun kelas tidak terjerembab ke dalam gelembung kemiskinan.
Baca juga: Pemprov NTB kejar target penurunan kemiskinan ekstrem dekati nol persen
Ahsanul menuturkan selama itu kebijakan pusat, maka pemerintah daerah pasti melaksanakan kebijakan tersebut.
Dia menekankan pentingnya validitas data penerima bantuan sosial agar penyaluran bantuan sosial kepada kelas menengah bisa tepat sasaran.
"Kalau masyarakat miskin sudah ada bantuan sosial dari Kementerian Sosial dan berbagai kementerian lain. Sedangkan, kalangan menengah masih belum diketahui kriteria seperti apa dan persoalan yang mereka hadapi apa," kata Ahsanul.
Baca juga: NTB terus perbaiki data kemiskinan
Lebih lanjut dia menyampaikan bahwa bantuan sosial yang menyasar kalangan menengah dapat mencegah laju inflasi karena kemampuan masyarakat menjadi semakin kuat.
Hal itu berkelindan dengan situasi sosial kemasyarakatan Nusa Tenggara Barat yang diyakini bisa pada kondisi stabil dan fungsi-fungsi sosial bekerja dengan baik.
Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), jumlah penduduk miskin di Nusa Tenggara Barat mencapai 709 ribu jiwa atau setara 12,91 persen dari total jumlah penduduk di wilayah tersebut pada Maret 2024.
Ragam intervensi pemerintah terhadap situasi sosial dan ekonomi dapat menjadi upaya untuk menurunkan angka kemiskinan melalui bantuan sosial berupa program keluarga harapan atau PKH, pengendalian laju inflasi, nilai tukar petani, maupun pengangguran terbuka dan pengeluaran rumah tangga.
Baca juga: Penyaluran bansos di NTB dihentikan
Baca juga: Dana bansos PKH di NTB tersalurkan Rp450,94 miliar
