Jakarta (ANTARA) - Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN/Bappenas) mengatakan kesepakatan di Conference of the Parties (COP) 29 terkait pendanaan iklim merupakan momentum luar biasa bagi negara-negara berkembang yang menghadapi risiko perubahan iklim yang sangat besar.
Pada COP 29 di Baku, Azerbaijan, salah satu agenda utama adalah menetapkan komitmen baru pendanaan iklim global untuk menggantikan kesepakatan sebelumnya, yaitu 100 miliar dolar AS per tahun yang dipakai guna akselerasi aktivitas dan adaptasi iklim.
“Target pendanaan iklim disepakati ditingkatkan menjadi 1,3 triliun dolar AS untuk negara berkembang dengan kontribusi dari negara maju sebesar 300 miliar dollar AS per tahun pada 2035,” ujar Wakil Menteri PPN/Wakil Kepala Bappenas Febrian Alphyanto Ruddyard dalam acara Dialog Nasional Akselerasi Transformasi Ekonomi Hijau yang dipantau secara virtual, Jakarta, Selasa.
Saat 2022, negara maju memobilisasi 115,9 miliar dolar AS untuk pembiayaan iklim bagi negara berkembang, melampaui target 100 miliar dolar AS.
Menimbang perkiraan pendanaan perubahan iklim yang dibutuhkan mencapai 5,1-6,8 triliun dolar AS hingga 2030, COP29 menyepakati perubahan target pendanaan menjadi 1,3 triliun dolar AS agar semakin dekat dengan estimasi biaya sebenarnya.
“Hal ini menunjukkan bahwa mobilisasi pendanaan dan investasi hijau perlu terus ditingkatkan,” ungkap Febrian.
Selain itu, COP29 juga memperkenalkan 14 inisiatif utama sebagai langkah konkret yang terdiri atas sembilan deklarasi dan pledge serta lima kemitraan dan platform, di antaranya COP29 Truce Appeal, COP29 Global Energy Storage and Grids Pledge, dan COP29 Declaration on Water for Climate Action.
Baca juga: Bappenas merekomendasikan kebijakan pemilu, UU parpol dan media massa
Adapun lima kemitraan dan platform yang mendukung aksi nyata di COP29 antara lain Climate Finance Action Fund (CFAF), The Baku Initiative for Climate Finance, Investment, and Trade (BICFIT), Baku Harmoniya Climate Initiative for Farmers, dan Baku Global Climate Transparency Platform (BTP).
Ke-14 inisiatif tersebut merupakan bentuk kerja sama kolaboratif dan inklusif untuk pencapaian net zero emission (emisi nol karbon) dan pertumbuhan ekonomi dunia.
“Indonesia sepakat untuk mengadopsi sembilan pledges dan lima inisiatif untuk perbaikan pengelolaan sumber daya air, pariwisata berkelanjutan, pengembangan energi bersih dan juga untuk ketahanan kota terhadap perubahan iklim,” kata Wakil Kepala Bappenas.
Baca juga: Bappenas ungkap peluang investasi transisi energi
Dunia saat ini menghadapi tiga krisis global (triple planetary crisis), yakni perubahan iklim, peningkatan polusi, dan degradasi lahan plus serta tren hilangnya keanekaragaman hayati.
Di Indonesia, lanjutnya, perubahan iklim telah meningkatkan intensitas bencana hidrometeorologi dan menimbulkan kerugian ekonomi hingga mencapai Rp544 triliun selama periode 2020-2024. Di saat yang sama, Indonesia juga berjuang keras untuk bisa keluar dari status middle income trap (jebakan pendapatan kelas menengah) sebelum 2045.
