Pengurus BPPD Lombok Tengah terbentuk

Lombok Tengah, (Antaranews NTB) - Sembilan orang Unsur Penentu Kebijakan (UPK) Badan Promosi Pariwisata Daerah (BPPD) Kabupaten Lombok Tengah akhirnya resmi terbentuk, setelah dikukuhkan Wakil Bupati Lombok Tengah HL Pathul Bahri di Becingah Adiguna Praya, Jumat.

Wakil Bupati Lombok Tengah, HL Pathul Bahri di sela pelantikan mengatakan agar BPPD bisa menjadi ujung tombak dalam memajukan pariwisata di Kabupaten Lombok Tengah. Terutama, dalam meningkatkan kunjungan wisatawan ke Lombok Tengah pascabencana.

Menurutnya, pariwisata kini sudah menjadi sektor prioritas pemerintah Kabupaten Lombok Tengah. Hal itu tidak lepas dari sumbangsih pariwisata dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Bahkan, sektor pariwisata kini menjadi penyumbang Pendapatan Asli Daerah (PAD) tertinggi sejak beberapa tahun terakhir.

"Kami meminta tim BPPD solid dan fokus bekerja membantu pemerintah dalam hal promosi pariwisata daerah. Saya melihat personil BPPD sudah tepat karena diisi personil yang pas. Silakan langsung kerja dan niatkan untuk ibadah," ujarnya.

Untuk diketahui, pembentukan UPK BPPD sesuai dengan surat keputusan (SK) Bupati Lombok Tengah nomor 283 tahun 2018 tentang Pembentukan UPK BPPD Kabupaten Lombok Tengah.

Terdapat Sembilan orang yang masuk sebagai untuk penentu di BPPD Lombok Tengah. Mereka berasal dari kalangan asosiasi kepariwisataan, akademisi, asosiasi profesi, media dan perwakilan air line. Kesembilan itu itu, antara lain Ida Wahyuni Ketua BPPD, M Paris Wakil Ketua, Kanom Sekretaris, Samsul Bahri, Mahdan, Agus Wahaji, Abdul Syahid, Miasa, Johan Efendi kesemuanya sebagai anggota.

Sementara itu, pascapelantikan, UPK BPPD Lombok Tengah langsung bergerak merumuskan beberapa hal penting yang berkaitan dengan program promosi pariwisata.

Rapat internal berlangsung di ruang kerja Kepala Dinas Pariwisata Kabupaten Lombok Tengah, HL Moh Putria. Pada rapat internal yang juga dihadiri Kadis Pariwisata tersebut menyepakati pembentukan unsur pelaksana yang akan dilakukan Januari dan berlanjut ke penyusunan program kerja BPPD.

"Sesuai amanat Undang-undang, BPPD bertugas membantu pemerintah untuk promosi wisata, branding dan riset. Tiga hal ini yang menjadi pekerjaan utama BPPD," kata Ketua BPPD Lombok Tengah, Ida Wahyuni Sahabudin.

Ia berharap, pihaknya bisa membangun sinergi dengan pihak terkait. BPPD tidak bisa kerja sendiri.

"Leading sektor pariwisata harus ikut terlibat maksimal dalam promosi dan memajukan pariwisata daerah. Terlebih pariwisata saat ini sudah menjadi program prioritas pemerintah daerah," katanya.