Kepala daerah yang tak hadir retret diminta kirim wakil

id Retret Kepala Daerah,Pembekalan Kepala Daerah,retret,kepala daerah,kemendagri

Kepala daerah yang tak hadir retret diminta kirim wakil

Wamendagri Bima Arya Sugiarto dalam konferensi pers yang dilaksanakan di depan Gerbang Akademi Militer, Magelang, Jateng, Jumat (21/2/2025). ANTARA/HO-Puspen Kemendagri

Jakarta (ANTARA) - Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) meminta kepala daerah yang tidak dapat menghadiri retret atau pembekalan kepala daerah untuk mengirimkan wakilnya sebagai pengganti.

"Panitia meminta agar kepala daerah yang bersangkutan mengirimkan wakilnya untuk mengikuti rangkaian acara di Magelang ini seperti halnya mereka yang sakit atau ada kegiatan keluarga," kata Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Bima Arya Sugiarto dalam konferensi pers yang disaksikan dari Jakarta, Jumat.

Baca juga: Megawati instruksikan kepala daerah PDIP tak ikut retret usai Hasto ditahan KPK

Sementara itu, Bima, dalam konpers yang dilaksanakan di depan Gerbang Akademi Militer, Magelang, Jateng, menjelaskan bahwa Kemendagri akan terus menghubungi kepala daerah yang belum tiba dalam acara pembekalan tersebut.

“Akan terus menghubungi 47 kepala daerah yang belum hadir ini dengan meminta kejelasan apakah akan datang terlambat atau harus digantikan oleh wakil," ujarnya.

Ia lantas menjelaskan bahwa Kemendagri akan menunggu hingga Jumat malam, kemudian memutuskan keikutsertaan 47 kepala daerah yang dinilai belum hadir berdasarkan data terakhir yang dimilikinya.

"Malam ini semua akan diputuskan. Mana yang kami minta mengirimkan wakil, mana yang masih bisa ditunggu," katanya.

Baca juga: Soal larangan retret, begini tanggapan Wagub DKI Rano Karno

Bila kepala daerah ataupun wakilnya tidak dapat hadir, kata dia, sekretaris daerahnya diminta hadir untuk menjalani pembekalan.

Walaupun demikian, dia mengatakan bahwa kepala daerah yang tidak dapat hadir dalam pembekalan di Akmil selama 21 sampai dengan 28 Februari 2025 tetap diminta mengikuti gelombang berikutnya.

"Kepala daerahnya akan tetap kami minta untuk mengikuti rangkaian berikutnya. Kapan? Menunggu putusan MK (Mahkamah Konstitusi)," ujarnya.

Sebanyak 456 dari 503 kepala daerah telah tiba di Akmil untuk menjalani pembekalan tersebut. Lima orang izin karena sakit dan satu orang izin karena ada acara keluarga, sedangkan 47 orang belum memberikan kabar.

Baca juga: Prabowo: Kepala daerah yang ragu-ragu ikut retret boleh mundurBaca juga: Kepala Daerah se-Bali menuju lokasi retret kecuali Koster
Baca juga: Sikap Megawati soal retret tunjukkan PDIP ingin diperhitungkan, kata pakar
Baca juga: Jokowi: Retret kepala daerah urusan pemerintahan, PDIP: Ini urusan internal