Mataram (ANTARA) - Wakil Presiden (Wapres) Republik Indonesia, Gibran Rakabuming Raka, kembali meninjau penyaluran Bantuan Subsidi Upah (BSU) bagi pekerja yang menjadi peserta aktif BPJS Ketenagakerjaan di Kota Mataram, Nusa Tenggara Barat.
Bertempat di Kantor Pos Kota Mataram, Wapres Gibran menginstruksikan kepada seluruh pihak yang terlibat untuk memperkuat sinergi agar seluruh bantuan dapat segera tersalurkan.
"Realisasinya harus 100 persen. Mungkin nanti tantangannya pada saat penyerahan bantuan di remote area, area-area terpencil. Nanti saya minta tolong Pak Gubernur, para dirut, untuk bisa membantu juga agar masyarakat, warga yang berhak menerima, benar-benar bisa menerima manfaatnya," katanya.
Ia juga menegaskan agar bantuan yang diterima digunakan untuk kegiatan-kegiatan produktif, seperti membeli kebutuhan pokok dan keperluan sekolah anak para pekerja.
"Siapapun yang menerima, baik secara tunai maupun melalui Bank Himbara, saya mohon uangnya dipakai untuk kegiatan-kegiatan yang produktif. Jangan ada yang judol. Lebih baik uangnya untuk beli sembako, untuk anak-anaknya—beli buku, beli tas—jadi untuk kegiatan yang produktif," ujarnya.
Dalam laporannya, Menteri Ketenagakerjaan RI, Yassierli, menyampaikan bahwa penyaluran BSU terus dipercepat agar seluruh bantuan dapat segera diterima dan dimanfaatkan oleh para pekerja.
Ia menegaskan bahwa BSU hanya disalurkan satu kali, sebesar Rp600 ribu, dan diberikan secara utuh tanpa potongan biaya apapun. Terkait dengan penyaluran, Menaker terus mendorong agar seluruh bantuan dapat diterima secara optimal oleh para pekerja.
"Penyaluran BSU kita lakukan melalui Bank Himbara dan itu sudah hampir 100 persen, tinggal beberapa yang gagal salur. Itu kemudian kita salurkan melalui PT Pos. Kita berharap ini segera selesai," ucapnya.
Sementara itu, Direktur Keuangan dan Manajemen Risiko BPJS Ketenagakerjaan, Asep Rahmat Suwandha, yang juga hadir dalam kegiatan tersebut, menyampaikan terima kasih dan dukungan penuh terhadap program-program strategis pemerintah, salah satunya BSU yang diberikan kepada pekerja peserta BPJS Ketenagakerjaan.
"Kami berterima kasih kepada pemerintah yang sudah memberikan kepercayaan dengan melibatkan BPJS Ketenagakerjaan sebagai penyedia awal data untuk BSU ini," terang Asep.
Pihaknya juga menyatakan kesiapannya jika ke depan BPJS Ketenagakerjaan kembali dipercaya sebagai mitra penyedia data pekerja. Integritas dan kualitas data menjadi poin penting yang akan terus dijaga agar bantuan pemerintah tepat sasaran.
Baca juga: Use wage subsidy aid for productive purposes: VP
Asep turut mengimbau kepada seluruh pekerja dan pemberi kerja untuk memastikan diri terdaftar sebagai peserta BPJS Ketenagakerjaan dan memberikan data yang benar, agar terlindungi dari risiko saat bekerja serta berkesempatan mendapatkan manfaat yang lebih luas.
"Kesuksesan BSU 2025 ini menjadi bukti nyata bahwa hadirnya negara dan sinergi antar-lembaga mampu memberikan manfaat yang dirasakan secara langsung oleh para pekerja," tutup Asep.
Kepala BPJS Ketenagakerjaan Nusa Tenggara Barat, Nasrullah Umar, berharap momentum penyaluran BSU ini dapat meningkatkan kesadaran pekerja, khususnya di NTB, untuk segera terdaftar dan terlindungi jaminan sosial ketenagakerjaan.
Baca juga: Pencairan BSU diperpanjang hingga 6 Agustus 2025
"Perlindungan sosial ketenagakerjaan tidak hanya untuk mendapatkan BSU, tetapi juga krusial sebagai bentuk jaminan perlindungan jangka panjang bagi para pekerja, baik dalam sektor formal maupun informal," tegas Nasrullah.
Ia juga mengingatkan bahwa BPJS Ketenagakerjaan bukan hanya soal bantuan bersifat sementara seperti BSU. Ada sejumlah program penting yang melekat dalam kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan, di antaranya Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK), Jaminan Kematian (JKM), Jaminan Hari Tua (JHT), Jaminan Pensiun (JP), dan Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP).
Kelima program ini menjadi jaring pengaman sosial yang sangat penting, terutama bagi pekerja dengan risiko kerja tinggi atau tanpa jaminan dari perusahaan.
