Mataram (ANTARA) - Kantor Kementerian Agama (Kemenag) Kota Mataram, Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) menyebut kuota haji reguler kota setempat untuk pemberangkatan 2026 sebanyak 590 orang.
"Kuota tersebut baru 80 persen yang diberikan pemerintah pusat, sisanya 20 persen masih menunggu tambahan," kata Kepala Seksi Penyelenggara Haji dan Umrah (PHU) Kantor Kementerian Agama (Kemenag) Kota Mataram Kasmi di Mataram, Senin.
Selama ini, lanjutnya, kuota haji untuk Kota Mataram selalu ada tambahan dari kuota awal yang diberikan, seperti tahun 2025, kuotanya menjadi 710 orang.
Baca juga: Kuota haji Mataram 2025 tak penuhi target
Karena itu, pemerintah pusat saat ini masih mengusahakan tambahan kuota bagi jamaah asal Kota Mataram seperti tahun-tahun sebelumnya, termasuk rencana Kementerian Haji dan Umrah yang memberikan tambahan kuota 2 kelompok terbang (kloter) untuk jamaah asal Provinsi NTB.
Hanya saja, lanjutnya, sejauh ini belum ada tindak lanjut dari informasi itu. "Kami tunggu saja, berapa tambahan yang akan diberikan pemerintah pusat," katanya.
Sementara itu, sebanyak 590 calon haji tahun 2026 asal Kota Mataram tersebut sudah diinformasikan ke semua calon haji melalui Kantor Urusan Agama (KUA) masing-masing kecamatan. Bahkan, dari 590 itu, sebagian besar atau sebanyak 250 calon haji paspor jamaah sudah jadi.
Baca juga: Sebanyak 17 calon haji kuota cadangan asal Mataram diberangkatkan
Calon jamaah haji memang diminta segera menyerahkan paspor agar penerbitan visa dapat segera dilakukan dan jamaah bisa fokus untuk persiapan lainnya.
Bahkan, begitu ada surat keputusan (SK) penetapan kuota jamaah calon haji, Kemenag langsung menyurati jamaah yang masuk dalam kuota pemberangkatan tahun 2026 dan langsung melakukan pembuatan paspor serta pemeriksaan kesehatan.
"Hal itu dimaksudkan agar berbagai proses administrasi bisa segera selesai, dan jamaah tinggal melakukan persiapan keberangkatan," katanya.
Baca juga: Kuota calon haji cadangan di Mataram masih tunggu pemerintah pusat
Selain itu, pelaksanaan pemeriksaan kesehatan juga disarankan lebih awal sebagai langkah antisipasi serta deteksi dini penyakit-penyakit yang dinilai berpotensi berbahaya bagi jamaah yang dapat menunda keberangkatan, karena tidak mendapatkan surat keterangan istitaah kesehatan.
Dengan melakukan pemeriksaan kesehatan lebih awal, jamaah yang terindikasi memiliki penyakit, namun masih bisa disembuhkan memiliki waktu berobat sebelum berangkat.
"Untuk itu, kami menyarankan agar jamaah calon haji bisa melakukan pemeriksaan kesehatan lebih awal," katanya.
Baca juga: Mataram dapat 240 kuota cadangan haji di 2025
