Jakarta (ANTARA) - Duta Besar Iran untuk Indonesia Mohammad Boroujerdi mengatakan Iran telah mengundang Presiden RI Prabowo Subianto untuk melakukan kunjungan ke Iran.
“Beliau dengan senang hati menerima undangan tersebut dan menyampaikan bahwa mereka sedang mempersiapkan kunjungan ke Iran dalam waktu dekat,” kata Dubes Boroujerdi di Jakarta, Rabu malam.
Dia menyampaikan hal tersebut di sela-sela pembukaan pameran arsip dalam rangka 75 tahun hubungan diplomatik Indonesia – Iran di Jakarta Dubes Boroujerdi mengatakan bahwa mendiang Presiden Raisi telah berkunjung ke Indonesia pada 2022, dan kini Iran sedang menunggu kunjungan dari Presiden Prabowo.
“Kami siap menyambutnya (Presiden Prabowo) kapan pun Yang Mulia siap,” ujar Dubes Boroujerdi.
Selain itu, Dubes Boroujerdi juga mengatakan bahwa Iran tidak berkeinginan untuk mengirimkan pasukan perdamaian ke Gaza karena pihaknya percaya bahwa hak-hak rakyat Palestina harus dilindungi sebelum melakukan segala bentuk kegiatan perdamaian.
Baca juga: Indonesia menegaskan komitmen perkuat kemitraan positif Indonesia--Iran
Dia menegaskan bahwa Iran menghargai dan mengagumi semua upaya perdamaian yang dilakukan untuk menghentikan genosida dan pertumpahan darah di Jalur Gaza, mengatakan akan selalu mendukung semua kegiatan yang mendorong perdamaian dan keamanan di kawasan.
“Namun, kami percaya jika kami ingin mencapai perdamaian sejati di Palestina, kami harus melindungi hak rakyat Palestina untuk memilih apa yang mereka inginkan, memilih pemerintahan seperti apa yang mereka inginkan, dan mengakhiri pendudukan. Inilah yang terpenting,” ujarnya.
Baca juga: GBK menjadi venue diminati musisi di tengah meningkat konser di Indonesia
Dubes Boroujerdi menilai bahwa akan sulit berbicara tentang perdamaian jika tempat tinggal diambil dan diduduki secara paksa oleh pihak lain. Namun, dia menekankan bahwa Iran tetap berharap perdamaian dapat terwujud dan tidak ada lagi korban jiwa baik di Palestina maupun di belahan dunia mana pun.
Pada 17 November 2025, Dewan Keamanan PBB mengadopsi resolusi yang disponsori AS untuk membentuk Pasukan Stabilisasi Internasional (ISF) di Gaza, di mana ISF akan beroperasi melalui kerja sama dengan Israel dan Mesir, dengan mandat awal selama dua tahun.
ISF bertugas mengamankan perbatasan Gaza, melindungi warga sipil, menyalurkan bantuan kemanusiaan, melatih kembali kepolisian Palestina, serta mengawasi proses pelucutan senjata Hamas dan kelompok bersenjata lainnya. Sebanyak 13 negara anggota DK PBB mendukung resolusi tersebut, sementara Rusia dan China menyatakan abstain.
