Adik koordinator aksi demo kakak yang jabat kades di Lombok Timur

Lombok Timur (ANTARA) - Sejumlah pemuda dan warga Desa Waringin, Kecamatan Suralaga, Kabupaten Lombok Timur, Nusa Tenggara Barat, menggelar aksi demonstrasi menuntut transparansi pemerintahan desa, Selasa.

Aksi tersebut dikoordinatori oleh Haeril Qodri, yang merupakan adik kandung Kepala Desa Waringin, Asikin. Massa aksi menyampaikan sejumlah tuntutan, di antaranya transparansi penggunaan dana desa, persoalan Badan Permusyawaratan Desa (BPD), serta dugaan nepotisme dalam pengangkatan perangkat desa.

Dalam aksi tersebut, massa menyampaikan orasi secara bergantian di depan kantor desa. Situasi sempat memanas ketika salah seorang pendukung kepala desa mendatangi massa aksi dan melontarkan kata-kata bernada keras. Aparat keamanan yang berjaga segera bertindak untuk mengamankan situasi dan mencegah terjadinya bentrokan.

“Kami meminta kepala desa transparan dalam penggunaan dana desa serta menjelaskan dugaan nepotisme dalam pengangkatan perangkat desa,” kata Haeril Qodri saat menyampaikan orasi.

Baca juga: Aksi solidaritas, Para Kades di Lombok Timur demo saat sidang Tipilu

Setelah menyampaikan aspirasi, perwakilan massa aksi diterima oleh Kepala Desa Waringin Asikin bersama perangkat desa dan Camat Suralaga Nurhilal.

Dalam pertemuan tersebut, Asikin menyatakan menerima seluruh masukan dan kritik yang disampaikan massa aksi sebagai bahan evaluasi untuk perbaikan pemerintahan desa ke depan.

Ia menjelaskan bahwa pengelolaan dana desa telah dilakukan sesuai prosedur dan mekanisme yang berlaku, serta setiap tahunnya disertai laporan pertanggungjawaban.

Terkait pengangkatan anggota keluarganya sebagai perangkat desa, Asikin tidak menampik hal tersebut. Namun, ia menegaskan proses pengangkatan dilakukan sesuai dengan aturan dan mekanisme yang berlaku.

“Apapun tuntutan yang disampaikan kami terima untuk menjadi bahan evaluasi ke depannya,” ujarnya.

Sementara itu, Camat Suralaga Nurhilal meminta seluruh pihak di Desa Waringin untuk tetap menjaga kondusivitas wilayah.

“Jika ada persoalan, sebaiknya diselesaikan dengan duduk bersama dan musyawarah,” katanya.