Moskow (ANTARA) - Negara-negara Uni Eropa diminta untuk tidak meninggalkan kerja sama pertahanan dengan Amerika Serikat meski pemerintahan Presiden Donald Trump telah mengubah arah kebijakan keamanan nasional AS.
Hal itu disampaikan Sekretaris Jenderal NATO Mark Rutte pada Jumat (26/12) untuk menanggapi pernyataan Ketua Partai Rakyat Eropa Manfred Weber yang mengusulkan agar Uni Eropa diperluas menjadi "NATO Eropa" karena tak lagi bisa bergantung pada AS.
"Saya betul-betul yakin Amerika Serikat berkomitmen penuh pada NATO. Tak ada keraguan soal itu," kata Rutte, seperti dikutip kantor berita Jerman DPA.
AS berharap Uni Eropa meningkatkan belanja pertahanan dan mengambil tanggung jawab keamanan yang lebih besar di kawasan, katanya. Uni Eropa seharusnya tidak menjalankan tanggung jawab itu sendiri, melainkan bersama AS, kata Rutte.
Rutte juga mengingatkan hasil KTT NATO di Den Haag musim panas lalu, ketika seluruh negara anggota sepakat untuk meningkatkan belanja pertahanan hingga 5 persen dari produk domestik bruto mereka pada 2035.
Baca juga: Kemlu sebut Indonesia jadi panutan negara luar dalam praktik toleransi
"Itu masih jadi salah satu kemenangan terbesar kebijakan luar negeri Presiden Trump, yakni komitmen yang jelas untuk belanja pertahanan 5 persen," ujar Rutte.
Ia menegaskan bahwa NATO bukan hanya Uni Eropa, tetapi juga mencakup Inggris, Norwegia, Kanada, dan Amerika Serikat.
Baca juga: Parlemen Uni Eropa permudah penangguhan bebas visa pelanggar HAM
Sebelumnya pada Desember, pemerintah AS merilis strategi keamanan nasional terbaru yang salah satunya mendorong Eropa untuk lebih bertanggung jawab atas pertahanannya sendiri. Strategi itu juga menyoroti sejumlah persoalan yang dihadapi Uni Eropa, seperti regulasi berlebihan, imigrasi massal, dan sensor.
Pakta Pertahanan Atlantik Utara (NATO) beranggotakan 32 negara, mayoritas berada di Eropa dan Amerika Utara. Swedia adalah anggota terakhir, yang resmi bergabung pada Maret 2024.
Sumber: Sputnik/RIA Novosti
