Banjarbaru (ANTARA) - Kementerian Sosial mencatat mayoritas siswa Sekolah Rakyat rintisan di jenjang SMA memiliki keinginan untuk melanjutkan pendidikan ke perguruan tinggi setelah lulus.
Menteri Sosial Saifullah Yusuf mengatakan bahwa hasil survei terhadap lebih dari 6.000 siswa Sekolah Rakyat Menengah Atas (SRMA) saat ini menunjukkan sekitar 60 persen atau sekitar 3.600 orang siswa ingin melanjutkan ke pendidikan tinggi.
Sementara itu, sekitar 40 persen siswa SRMA menyatakan minat untuk menjadi pekerja terampil, baik di dalam maupun luar negeri, serta sebagian lainnya ingin berwirausaha setelah menyelesaikan pendidikan.
“Dari survei lebih dari 6.000 siswa SRMA yang saat ini belajar, sekitar 60 persen ingin kuliah dan meneruskan ke pendidikan tinggi,” kata dia, saat ditemui disela meninjau persiapan peresmian 166 Sekolah Rakyat oleh Presiden Prabowo Subianto di Banjarbaru, Kalimantan Selatan, Minggu.
Kementerian Sosial menurut Saifullah, selaku salah satu penerima mandat penyelenggara program Sekolah Rakyat dari Presiden Prabowo Subianto telah menyiapkan berbagai instrumen pendukung untuk menindaklanjuti aspirasi tersebut, termasuk melalui kerja sama lintas kementerian dan lembaga serta kemitraan dengan sektor swasta.
“Kami sudah melakukan nota kesepahaman dengan kementerian dan lembaga terkait, juga dengan pihak swasta, untuk menyiapkan jalur lanjutan bagi para lulusan,” ujar Saifullah.
Ia mengaku optimistis setelah mendapatkan hasil hasil pengukuran yang dilakukan berbasis teknologi Artificial Intelligence/AI mendapati dari hampir 16 ribu total siswa Sekolah Rakyat rintisan ada sebanyak 37,4 persen atau 1.828 siswa berpotensi dalam bidang sains teknologi rekayasa dan matematika (STEM).
Baca juga: Presiden Prabowo terima laporan soal Sekolah Rakyat
Kemudian dari STEM ini juga ditemukan sebanyak 1.204 siswa bakatnya pada bidang teknik sebagai mekanik atau teknisi otomotif, insinyur sipil atau teknik infrastruktur, operator industri hingga arsitek.
Kementerian Sosial juga mendapatkan 39,6 persen atau sebanyak 1.938 siswa Sekolah Rakyat berpotensi dalam bidang sosial. Sementara 23,0 persen atau 1.123 orang siswa lain berpotensi bidang bahasa. Selanjutnya 8.860 siswa atau 16 persen berpotensi bidang penegakan hukum mulai dari notaris, hakim, tentara, polisi, dan pengacara.
Baca juga: Sekolah Rakyat dan jalan keluar kemiskinan
Sekolah Rakyat merupakan salah satu program prioritas Presiden Prabowo Subianto untuk memberikan akses pendidikan gratis dan berkualitas bagi anak-anak dari keluarga miskin dengan tingkat kesejahteraan terendah, yakni desil 1 hingga desil 4 dalam Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN).
Program ini dirancang sebagai model pengentasan kemiskinan terpadu karena mengintegrasikan berbagai program unggulan pemerintah, antara lain Cek Kesehatan Gratis, Makan Bergizi Gratis, jaminan kesehatan PBI-JKN, Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih, serta Program Tiga Juta Rumah bagi keluarga siswa penerima manfaat. Kebijakan ini mengacu sebagaimana Surat Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 8/2025 Tentang Optimalisasi Pengentasan Kemiskinan Ekstrem.
Berdasarkan data Kementerian Sosial, hingga 2025 telah dibangun 166 titik Sekolah Rakyat rintisan dengan kapasitas sekitar 16.000 siswa yang didukung 2.400 guru serta lebih dari 4.000 tenaga kependidikan pada jenjang SD, SMP, dan SMA atau sederajat.
Kementerian Sosial juga memastikan seluruh Sekolah Rakyat dilengkapi fasilitas pembelajaran modern, termasuk papan interaktif digital, laptop dengan akses internet, serta seragam khusus bagi siswa, guru, dan wali asrama.
Pada tahap awal, ratusan Sekolah Rakyat rintisan tersebut masih memanfaatkan fasilitas milik Kementerian Sosial, Balai Latihan Kerja Kementerian Ketenagakerjaan, serta aset pemerintah daerah, sebelum nantinya dilengkapi gedung Sekolah Rakyat permanen yang lahannya disiapkan oleh pemerintah daerah.
Kementerian Sosial mengkonfirmasi pemerintah melalui Kementerian Pekerjaan Umum menargetkan sebanyak 104 gedung permanen Sekolah Rakyat akan mulai dibangun pada tahun ini, salah satunya yang berada di Kepulauan Anambas, Provinsi Kepulauan Riau.
