Surabaya (ANTARA) - Diskursus dedolarisasi di Indonesia kini tidak lagi berhenti sebagai wacana geopolitik atau jargon ekonomi global. Memasuki awal 2026, ia telah menjelma menjadi kebijakan moneter yang terukur dan semakin relevan bagi ketahanan ekonomi nasional. Dari ruang akademik hingga praktik sektor riil, pergeseran ini terlihat nyata dalam cara Indonesia mengelola risiko nilai tukar dan ketergantungan terhadap dolar Amerika Serikat.
Dedolarisasi dalam konteks Indonesia bukanlah upaya menyingkirkan dolar secara total. Yang dilakukan adalah mengurangi ketergantungan berlebihan terhadap satu mata uang global, sekaligus memperluas ruang kedaulatan moneter. Instrumen utama kebijakan ini adalah Local Currency Transaction (LCT), yang sebelumnya dikenal sebagai Local Currency Settlement.
Melalui skema ini, eksportir dan importir Indonesia dapat bertransaksi langsung menggunakan rupiah dan mata uang negara mitra, tanpa harus melalui konversi ke dolar AS. Skema rupiah-yuan, rupiah-won, dan beberapa pasangan mata uang lainnya menjadi contoh konkret bagaimana perdagangan lintas negara mulai bergerak lebih mandiri.
Perkembangannya cukup signifikan. Hingga pertengahan 2025, nilai transaksi LCT tercatat melonjak tajam dan telah melampaui angka 11 miliar dolar AS, dengan Tiongkok sebagai mitra terbesar. Angka ini menunjukkan bahwa dedolarisasi bukan sekadar konsep, tetapi sudah mulai bekerja dalam praktik ekonomi sehari-hari.
Dari sisi strategis, dedolarisasi membawa sejumlah dampak struktural bagi perekonomian Indonesia. Pertama adalah stabilitas nilai tukar. Dengan berkurangnya permintaan terhadap dolar AS, tekanan eksternal terhadap rupiah dapat diredam. Fluktuasi nilai tukar tidak lagi sepenuhnya “disetir” oleh arah kebijakan moneter bank sentral Amerika Serikat.
Kedua, efisiensi biaya transaksi. Dalam skema konvensional berbasis dolar, pelaku usaha kerap menanggung biaya konversi ganda. LCT menghilangkan lapisan biaya tersebut, sehingga menurunkan ongkos transaksi dan meningkatkan daya saing, khususnya bagi sektor riil.
Ketiga, penguatan kedaulatan moneter. Bank Indonesia memperoleh ruang yang lebih luas untuk mengelola likuiditas domestik tanpa terlalu rentan terhadap guncangan global. Dalam jangka menengah, perdagangan ekspor-impor menjadi lebih tahan terhadap gejolak eksternal, termasuk krisis keuangan internasional.
Pada level geopolitik, Indonesia berada di persimpangan dua arus besar dedolarisasi global. Di kawasan ASEAN, para pemimpin telah menyepakati peta jalan penguatan penggunaan mata uang lokal yang diproyeksikan semakin masif pada 2026. Integrasi regional ini membuka peluang stabilitas intra-ASEAN yang lebih kuat dan tidak sepenuhnya bergantung pada dolar.
Di sisi lain, ketertarikan Indonesia terhadap blok BRICS juga menghadirkan peluang strategis. Wacana penggunaan sistem pembayaran alternatif lintas negara, termasuk mekanisme non-SWIFT, memberi peluang perluasan pasar ekspor ke negara-negara berkembang. Bagi Indonesia, ini bukan sekadar diversifikasi pasar, tetapi juga diversifikasi risiko.
Namun demikian, dedolarisasi bukan tanpa tantangan. Dominasi struktural dolar masih sangat kuat. Sekitar 80 hingga 90 persen perdagangan internasional dan utang luar negeri global tetap berbasis dolar AS. Ini membuat transisi menuju penggunaan mata uang lokal memerlukan waktu, konsistensi, dan kepercayaan pasar.
Selain itu, pelaku usaha besar masih memandang dolar sebagai safe haven yang paling likuid dan stabil. Preferensi ini tidak mudah diubah, terutama dalam kondisi ketidakpastian global. Di sisi lain, infrastruktur perbankan dan sistem kliring antarnegara masih perlu diperkuat agar transaksi mata uang lokal dapat berlangsung secepat, semurah, dan seandal transaksi berbasis dolar.
Memasuki awal 2026, nilai tukar rupiah diperkirakan berada di kisaran Rp16.300 hingga Rp16.700 per dolar AS. Dalam konteks ini, keberhasilan program LCT menjadi bantalan penting. Ia berfungsi sebagai peredam agar pelemahan nilai tukar tidak langsung menjalar ke sektor riil dan inflasi domestik.
Dedolarisasi pada akhirnya bukan soal menantang dolar, melainkan membangun ketahanan. Ia adalah proses bertahap untuk memastikan bahwa ekonomi nasional tidak terlalu rapuh ketika guncangan global datang. Jika dikelola konsisten, dedolarisasi dapat menjadi bab baru dalam perjalanan Indonesia menuju kemandirian dan stabilitas ekonomi yang lebih berkelanjutan.
*) Penulis adalah Akademisi dan Praktisi Sektor Riil, Ketua Advokasi Jawa Timur, Penasihat IDEI, KADIN Internasional KLCCI, KADIN Surabaya 2009–2019 dan Ketua YKPN Jawa Timur
