Mataram (ANTARA) - Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat sedang memverifikasi sebanyak 50 unit rumah kumuh di wilayah itu agar bisa direhabilitasi melalui program bantuan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) pada tahun 2026.

"Tahun ini ada 50 unit yang diusulkan akan direhab melalui program RTLH," kata Kepala Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Kawasan Permukiman (PUPRPKP) NTB, Lalu Kusuma Wijaya di Mataram, Minggu.

Ia mengakui 50 unit rumah kumuh yang diusulkan untuk direhabilitasi melalui program RTLH ini masih memerlukan verifikasi terlebih dahulu, sehingga benar-benar tepat sasaran.

"Arahannya RTLH ini untuk kawasan kumuh. Makanya kami saat ini sedang melakukan verifikasi ulang," ujarnya.

Menurutnya, biaya rehabilitasi kawasan RTLH ini masuk di Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) NTB tahun anggaran 2026. Satu unit rumah diberikan anggaran stimulan sebesar Rp23 juta, dengan rincian Rp20 juta untuk bangunan dan Rp3 juta untuk ongkos tukang.

"Kita sekarang ini sedang berencana minta usulan ke pemerintah pusat supaya ikut membantu mendanai program RTLH. Karena kalau dilihat masih banyak rumah warga yang perlu kita rehab," terang Kusuma Jaya.

Kusuma Wijaya berharap ke depan program ini akan di kolaborasi-kan dengan program lain, sehingga dapat mengurangi kawasan kumuh di NTB.

Sebelumnya pemerintah pusat mengalokasikan sebanyak 6.918 unit untuk program bedah rumah tidak layak huni (RTLH) melalui Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) di NTB.

Baca juga: Baznas pugar 2.000 unit rumah di NTB agar layak huni

Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait mengatakan alokasi program bedah rumah untuk NTB ini naik empat kali lipat dibanding alokasi tahun 2025.

"Tahun 2025, NTB memperoleh alokasi sebanyak 1.610 unit, tahun 2026 sebanyak 6.918 unit, sehingga ada kenaikan empat kali lipat dari tahun lalu," ujarnya usai Rapat Koordinasi Forkopimda yang dipimpin Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Polkam) Djamari Chaniago dihadiri Mendagri Tito Karnavian di kawasan wisata Senggigi, Kabupaten Lombok Barat, NTB, Selasa (20/5).

Ia mengatakan secara nasional pemerintah pusat mengalokasikan sebanyak 400 ribu unit bedah rumah di tahun 2026. Jumlah ini naik dari 45 ribu unit rumah di tahun 2025.

Baca juga: Baznas Mataram akan pugar 20 rumah kumuh

"Jadi, kenaikannya besar sekali dari 45 ribu menjadi 400 ribu," kata Ara sapaan akrab Maruarar Sirait.

Ara menegaskan program tersebut ditujukan untuk memperluas akses hunian layak bagi masyarakat berpenghasilan rendah, termasuk di wilayah perbatasan.

"Peningkatan ini merupakan bagian dari arahan Presiden Prabowo Subianto untuk memperluas akses hunian layak bagi masyarakat berpenghasilan rendah," katanya.



Pewarta :
Editor: I Komang Suparta
COPYRIGHT © ANTARA 2026