Mataram (ANTARA) - Pernahkah Anda membayangkan duduk di sebuah ruangan megah di Paris, jantung Eropa, mendengar ketukan palu yang mengubah nasib jutaan orang di kampung halaman? Saya mengalaminya sendiri.
Pada 19 Juni 2019, sidang ke-31 International Coordinating Council of the Man and the Biosphere Programme UNESCO sedang berlangsung. Wakil Gubernur NTB Sitti Rohmi Djalilah duduk di kursi delegasi.
Bupati Bima dan Bupati Dompu ikut hadir. Saya sendiri turut mendampingi, membawa serta doa dan harapan dari seluruh masyarakat Nusa Tenggara Barat.
Ruang sidang terasa hening. Lalu, palu diketuk. Alhamdulillah, Samota resmi menjadi Cagar Biosfer Dunia.
Air mata haru hampir tak tertahankan, bukan karena kami mendapat pengakuan dari lembaga internasional, tapi karena perjuangan bertahun-tahun akhirnya membuahkan hasil.
Teluk Saleh, Pulau Moyo, dan Gunung Tambora—tiga kawasan yang mungkin dulu jarang disebut dalam percakapan nasional—kini tercatat dalam peta warisan dunia.
Tulisan ini bukan sekadar catatan sejarah. Ini adalah kisah tentang mimpi, kerja keras, dan bukti bahwa alam dan manusia bisa hidup berdampingan secara harmonis. Ini adalah kisah Samota.
Samota nan istimewa
Sebelum bercerita lebih jauh, mari saya ajak Anda mengenal Samota. Namanya adalah singkatan dari tiga kawasan: Teluk Saleh, Pulau Moyo, dan Gunung Tambora.
Tiga kawasan eksotis itu terletak di Pulau Sumbawa, Nusa Tenggara Barat, dengan luas total mencapai 724.631 hektar atau hampir seukuran Provinsi Bali jika digabung beberapa kali lipat.
Samota memiliki lima tipe ekosistem utama berupa pulau-pulau kecil, hutan bakau di pesisir, pantai berbatu, hutan dataran rendah dan pegunungan, hingga sabana yang membentang luas.
Aneka flora dan fauna langka hidup di sini. Ada jenis burung hanya bisa ditemukan di kawasan Wallacea. Hutan bakau di Teluk Saleh menjadi tempat bermain penyu hijau dan dugong yang mulai langka.
Di kawasan Samota juga berdiri Gunung Tambora, gunung api yang pada tahun 1815 meletus dengan dahsyat. Letusan gunung itu terdengar hingga ribuan kilometer. Abu vulkaniknya menutup matahari, menyebabkan "tahun tanpa musim panas" di Eropa dan Amerika Utara.
Para ilmuwan menyebut Gunung Tambora sebagai laboratorium alam paling lengkap untuk mempelajari bencana vulkanik skala besar.
Hasil kajian pemerintah menunjukkan potensi ekonomi Samota mencapai lebih dari Rp11 triliun. Perikanan, pariwisata, pertanian, dan penelitian ilmiah semuanya bisa berkembang di sini secara berkelanjutan.
Berbagai alasan tersebut mulai dari ekologi, sejarah, dan ekonomi menjadi fondasi utama pengajuan Samota ke UNESCO. Perjalanan menuju Paris tidaklah mudah karena perlu bertahun-tahun persiapan, perlu sinergi banyak pihak, dan perlu keteguhan hati untuk tidak menyerah.
Perjuangan di balik layar
Kisah SAMOTA sebenarnya dimulai pada era kepemimpinan Gubernur NTB Zainul Majdi dan Wakil Gubernur Badrul Munir pada periode 2008 sampai 2013.
Saat itulah gagasan mengintegrasikan tiga kawasan konservasi menjadi satu kesatuan pengelolaan mulai muncul. Ide itu terus bergulir di periode kepemimpinan berikutnya.
Proses pengusulan ke UNESCO melibatkan banyak pihak. Di tingkat pusat, Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) dan Komite Program MAB Indonesia menjadi motor utama.
Sedangkan di tingkat daerah, Pemerintah Provinsi NTB bersama tiga kabupaten yang meliputi Sumbawa, Dompu, dan Bima bergerak bersama. Tidak ketinggalan, masyarakat lokal di sekitar kawasan dilibatkan sejak awal.
Mengapa masyarakat lokal penting bagi UNESCO? Karena cagar biosfer bukan taman nasional yang melarang orang masuk.
Justru sebaliknya cagar biosfer adalah kawasan di mana manusia dan alam hidup berdampingan. Masyarakat boleh memanfaatkan sumber daya alam, asalkan dengan cara yang berkelanjutan.
Prinsip itulah yang diusung Samota. Bukan hanya melindungi alam, tapi juga meningkatkan kesejahteraan orang-orang yang tinggal di sekitarnya.
Ratusan dokumen disusun, rapat koordinasi digelar puluhan kali, data keanekaragaman hayati dikumpulkan, peta zonasi dibuat, dan masyarakat di desa-desa sekitar Samota diberi pemahaman tentang pentingnya menjaga lingkungan.
Puncaknya pada era kepemimpinan Gubernur NTB Zulkieflimansyah pada pertengahan Juni 2019, delegasi Indonesia bertolak ke Paris. Wakil Gubernur NTB Sitti Rohmi Djalilah memimpin langsung rombongan.
Saya saat itu menjabat sebagai Kepala Biro Humas dan Protokol Setda NTB bertugas mendampingi dan memastikan seluruh proses komunikasi berjalan lancar.
Di Paris, kami menjalani rangkaian sidang yang melelahkan, namun menggembirakan. Para delegasi dari berbagai negara mendengarkan presentasi tentang keunggulan Samota.
Pertanyaan-pertanyaan kritis diajukan. Jawaban demi jawaban kami siapkan dengan saksama. Akhirnya, pada 19 Juni 2019, pengumuman itu datang.
Samota resmi menjadi Cagar Biosfer Dunia yang ke-16 bagi Indonesia dan yang kedua bagi NTB setelah Taman Nasional Rinjani yang ditetapkan setahun sebelumnya.
Ketukan palu adalah suara kemenangan kecil dari Paris. Bagi kami di NTB, suara itu bergema hingga ke kampung-kampung terpencil di kaki Gunung Tambora, ke pulau-pulau kecil di Teluk Saleh, dan ke dermaga-dermaga di Pulau Moyo.
Kisah pelestarian alam, cerita manusia hidup selaras alam dan mimpi pembangunan berkelanjutan mulai dirajut bukan untuk hari ini tapi buat anak cucu Samota ke depan.
Euforia sempat melanda hingga kami tiba di Mataram. Tapi segera kami sadar bahwa status cagar biosfer bukanlah piala yang bisa dipajang begitu saja.
Status itu adalah amanah. Dunia internasional, melalui UNESCO, akan memantau perkembangan Samota secara berkala. Jika pengelolaannya tidak sesuai standar, gelar itu bisa dicabut.
Sistem zonasi menjadi kunci. Sebagai cagar biosfer, SAMOTA harus dibagi menjadi tiga zona:
1. Zona inti berupa kawasan dilindungi ketat yang hanya boleh dimasuki untuk kepentingan penelitian yang tidak merusak dan tidak ada aktivitas ekonomi di sana.
2. Zona penyangga berupa area yang melindungi zona inti dari gangguan. Kawasan itu boleh digunakan untuk pendidikan, rekreasi terbatas, dan wisata ramah lingkungan.
3. Zona transisi merupakan area terluas di mana masyarakat bisa bercocok tanam, membangun pemukiman, dan memanfaatkan sumber daya alam secara berkelanjutan.
Ketiga zona itu harus dikelola secara harmonis, tidak boleh ada tumpang tindih kepentingan, dan tidak boleh ada pihak yang merasa diabaikan.
Tantangan terbesar datang dari tarikan kepentingan yang berbeda. Sektor perikanan ingin memaksimalkan tangkapan serta sektor pariwisata ingin membangun hotel dan restoran.
Sedangkan, sektor konservasi ingin alam tetap perawan dan sektor pertanian ingin lahan subur digarap. Semua sah, semua penting. Tapi tanpa koordinasi yang baik, Samota bisa menjadi medan konflik, bukan laboratorium harmoni.
Wakil Gubernur NTB saat itu dengan tegas menyampaikan bahwa tugas besar kita sekarang adalah menjaga, mengelola, dan mengembangkan cagar biosfer itu agar predikat yang telah diterima tidak hanya sekadar di atas kertas.
Tujuh tahun Samota
Sebagai insan yang memiliki tekad berada dalam barisan mengawal pembangunan di NTB dengan bangga melihat berbagai kemajuan. Jalan dan jembatan Samota yang merupakan Proyek Strategis Nasional terus dibangun. Jembatan terpanjang di NTB, sepanjang 240 meter kini menghubungkan kawasan yang dulu terisolasi.
Dari sisi ekologi, aksi penanaman mangrove terus digalakkan. Saat dipercaya menjadi Penjabat Sementara Bupati Sumbawa pada akhir 2024, saya bersama Forkopimda dan PT Amman Mineral Nusa Tenggara (AMNT) menanam 1.000 pohon mangrove di Pulau Nanga Sira.
Mangrove adalah benteng alami abrasi, tempat tinggal ikan dan udang, serta penyerap karbon yang luar biasa. Menanam mangrove berarti menyelamatkan Samota.
Dari sisi sosial, kepedulian terhadap masyarakat sekitar Samota terus ditunjukkan. Saat kekeringan melanda Dusun Ai Bari, Kecamatan Moyo Utara, kami bergerak cepat mendistribusikan air bersih. Prinsip SAMOTA—keseimbangan antara konservasi dan kesejahteraan—diwujudkan dalam aksi nyata.
Para ilmuwan dari berbagai negara datang untuk mempelajari keunikan ekologis dan vulkanologis Samota. Mereka tidak hanya membawa pulang ilmu, tapi juga pengakuan bahwa masyarakat lokal memiliki peran kunci dalam menjaga kawasan tersebut.
Ikhtiar kecil itu bisa terjadi karena tautan sejarah yang pernah menggelayut saat Samota menggema di jantung kebijakan Perserikan Bangsa-Bangsa (PBB).
Menuju geopark global
Status sebagai Cagar Biosfer Dunia ternyata belum cukup. Pemerintah Provinsi NTB di bawah kepemimpinan Gubernur Lalu Muhamad Iqbal berupaya melangkah lebih jauh. Target berikutnya adalah menjadikan Tambora sebagai UNESCO Global Geopark (UGGp) sebuah pengakuan yang lebih spesifik pada warisan geologi dunia .
Langkah konkret telah dilakukan. Pada 13 Mei 2026, Gubernur Iqbal didampingi Kepala Badan Pengelola Geopark Tambora, Makdis Sari, melakukan presentasi resmi di hadapan tim panelis UNESCO secara daring .
Dengan penuh keyakinan, ia menyampaikan kepada panelis bahwa NTB tidak memulai dari nol. Pengalaman mengelola Rinjani UNESCO Global Geopark menjadi modal besar.
Tambora merupakan permata yang terlupakan. Kawasan itu menyimpan kekayaan geologi, sejarah, budaya, dan biodiversitas yang sangat besar. Letusan 1815 tidak hanya mengubah bentang alam Pulau Sumbawa, tetapi juga mempengaruhi iklim dunia dan memicu fenomena The Year Without Summer di Eropa ..
Tambora bukan sekadar gunung berapi. Gunung itu adalah arsip hidup dari peristiwa geologis yang mengubah sejarah manusia".
Komitmen konservasi juga diperkuat melalui kebijakan perlindungan Teluk Saleh yang menjadi habitat hiu paus serta kawasan penting ekosistem laut di Pulau Sumbawa. Konservasi bukan pelengkap pembangunan, tetapi fondasi utama pembangunan kawasan.
Langkah itu semakin mantap dengan berbagai persiapan infrastruktur, termasuk pengembangan geotrail berupa jalur tematik yang memadukan keunikan geologi, keanekaragaman hayati, dan warisan budaya Tambora.
Berdasarkan perkembangan terkini, ada beberapa hal yang perlu terus diperkuat sebagai rekomendasi ke depan:
Pertama, Pemprov NTB harus konsisten menyiapkan dokumen validasi. UNESCO telah memberikan lima rekomendasi, termasuk peningkatan visibilitas geopark (papan informasi tiga bahasa: Indonesia, daerah, Inggris), peningkatan jalan, jaringan listrik, air, hingga manajemen sampah .
Kedua, sinergi antara pengelola Cagar Biosfer Samota dan pengelola Geopark Tambora harus terus ditingkatkan. Status itu saling melengkapi dan menguatkan.
Ketiga, Gubernur Iqbal telah meminta Bappeda NTB segera menyelesaikan administrasi Tim Pengurus Geopark Tambora sebagai garda terdepan. Ini langkah tepat yang perlu didukung semua pihak.
Keempat, pelibatan masyarakat lokal harus terus menjadi prioritas. Seperti pengalaman Samota, dukungan komunitas lokal adalah kunci keberlanjutan.
Warisan generasi mendatang
Mengapa semua ini penting? Mengapa kami membawa nama Samota ke UNESCO, hadir di sidang di Paris, hadir lagi di hadapan panelis geopark, dan terus mengawalnya hingga bertahun-tahun? Jawabannya sederhana untuk generasi mendatang.
Kami ingin mereka mewarisi hutan yang masih hijau, laut yang masih dipenuhi ikan, dan udara yang masih segar. Kami juga ingin mereka mewarisi lapangan kerja, kesempatan usaha, dan kehidupan yang layak.
Samota bersama Gunung Tambora yang kelak menyandang status Geopark Global adalah jawaban atas dua keinginan yang sekilas tampak bertentangan tersebut.
UNESCO telah memberi kita kerangka kerja. Sekarang tugas kita adalah menjalankannya. Pemerintah, akademisi, swasta, dan masyarakat harus terus bersinergi. Tidak boleh ada ego sektoral dan tidak boleh ada yang merasa paling benar sendiri.
Cerita Samota adalah cerita tentang kita semua, tentang bagaimana sekelompok orang di ujung timur Indonesia berhasil meyakinkan dunia bahwa mereka layak dipercaya menjaga warisan alam yang luar biasa, dan tentang bagaimana ketekunan dan kerja sama bisa mengalahkan segala keraguan.
Pada 19 Juni 2019, palu di Paris diketuk. Sebuah pengakuan diberikan. Kini, di tahun 2026, langkah baru dimulai untuk membawa Tambora menjadi Geopark Global.
Perjuangan sejati tak pernah usai hingga hari ini, hingga besok, hingga tahun-tahun mendatang.
Samota dan Tambora bukan hanya milik kita yang hidup sekarang. Ia adalah milik generasi mendatang. Mari kita jaga dan lestarikan bersama kawasan eksotis di tanah Sumbawa tersebut.
*) Dr. Najamuddin Amy merupakan Kepala Biro Humas dan Protokol Setda NTB periode 2019 hingga 2020 serta Delegasi Indonesia dalam Sidang ICC-MAB UNESCO di Paris pada 17-21 Juni 2019.
Editor:
Agus Setiawan
COPYRIGHT © ANTARA 2026