BPS NTB menempuh pendekatan persuasif hadapi penolakan Sensus Ekonomi

Mataram (ANTARA) - Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) menempuh pendekatan persuasif untuk menghadapi penolakan warga dalam proses pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026.

Kepala BPS NTB Wahyudin mengatakan cara itu ditempuh guna memastikan pengumpulan data ekonomi dan usaha berjalan optimal.

"Ada beberapa keluhan dari petugas lapangan berupa penolakan dari warga ataupun belum mau diwawancara. Kami melakukan pendekatan persuasif," ujar dia di Mataram, Kamis.

Wahyudin menuturkan, pihaknya menerapkan pengawasan berjenjang mulai dari petugas pencacah lapangan (PCL), pengawas pemeriksa lapangan (PML), pengawas tingkat daerah kabupaten/kota hingga provinsi, serta pusat guna menjaga kualitas hasil pendataan.

Hingga 30 Juni 2026, imbuh dia, capaian pendataan Sensus Ekonomi di Nusa Tenggara Barat telah melampaui target awal 25 persen.

"Data itu belum di-submit dalam artian belum final karena masih ada yang harus ditanyakan kembali," kata Wahyudin.

Lebih lanjut dia menyampaikan meski target secara provinsi telah mencapai 25 persen selama 15 hari pendataan, namun ada sejumlah daerah dengan realisasi pendataan berada di bawah 25 persen, salah satunya Kabupaten Lombok Tengah.

Baca juga: June inflation driven by volatile prices, not demand: Purbaya

Adapun daerah dengan capaian pendataan tertinggi di Nusa Tenggara Barat adalah Kabupaten Sumbawa dengan jumlah sekitar 28 persen.

BPS NTB melibatkan 5.210 petugas untuk melalukan Sensus Ekonomi 2026. Jumlah petugas terbanyak berada di Kabupaten Lombok Timur yang mencapai 1.339 orang.

Wahyudin menyampaikan, pihaknya menerjunkan aparat organik BPS untuk mendampingi petugas pencacah agar proses pendataan berjalan lancar, termasuk melibatkan pemerintah daerah secara langsung.

"Kami menghadirkan pemerintah daerah untuk mendorong supaya masyarakat mau menerima petugas kami dalam melakukan pendataan," pungkas dia.

Baca juga: Realisasi Sensus Ekonomi 2026 di Mataram capai 25 persen

Pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026 merupakan amanat Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik yang menugaskan BPS menyelenggarakan tiga sensus nasional secara berkala, yakni Sensus Penduduk pada tahun yang berakhir angka nol, Sensus Pertanian pada tahun yang berakhir angka tiga, dan Sensus Ekonomi pada tahun yang berakhir angka enam.

Sensus Ekonomi 2026 merupakan sensus ekonomi kelima sejak pertama kali dilaksanakan pada 1986 dan digelar setiap 10 tahun sekali untuk memperoleh gambaran menyeluruh aktivitas ekonomi masyarakat.