Pemprov NTB siap lelang rumah dinas DPRD melalui KPKNL

"Dari laporan teman-teman PU, nilai taksiran bongkaran sudah selesai dihitung. Tapi, berapa pastinya, PU lebih paham. Sekarang, kita tinggal tunggu SK Gubernur NTB, baru bisa kita proses di KPKNL,"

Mataram (ANTARA) - Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) siap melelang pembongkaran rumah dinas DPRD NTB melalui Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Mataram.

Sekretaris Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) NTB, Muhammad Baihaki, mengatakan lelang pembongkaran rumah dinas ini imbas dari rencana pembangunan gedung baru DPRD NTB pasca-dibakar massa Agustus 2025 silam.

"Dari laporan teman-teman PU, nilai taksiran bongkaran sudah selesai dihitung. Tapi, berapa pastinya, PU lebih paham. Sekarang, kita tinggal tunggu SK Gubernur NTB, baru bisa kita proses di KPKNL," ujarnya di Mataram, Minggu.

Ia mengatakan jumlah rumah dinas yang akan dibongkar untuk dilelang di KPKNL ada lebih dari 20 unit. Jumlah ini, lebih banyak dari rencana sebelumnya yang hanya 14 unit rumah.

"Kalau tidak salah ada 20-an lebih. Yang terdampak langsung awalnya ada 14 unit, tapi karena ada permintaan dari DPRD, untuk penataan parkir, akhirnya rumah yang rencananya tidak dibongkar akhir semua," kata Bahaiki.

Menurutnya, potensi pendapatan asli daerah (PAD) yang bisa diperoleh Pemerintah Provinsi (Pemprov) NTB dari lelang pembongkaran rumah dinas tersebut, berkisar di angka ratusan juta rupiah.

"Angkanya nggak sampai miliaran dapatnya. Paling ratusan juta. Karena, yang dihitung PU adalah yang masih memiliki nilai ekonomis. Contoh, paling besar itu kayu," terangnya.

Baihaki menyatakan proses lelang rumah dinas DPRD NTB ini ditargetkan bisa dirampungkan sebelum bulan Agustus mendatang. Pasalnya, bila mundur dikhawatirkan berimbas pada pembangunan gedung baru DPRD NTB yang dimulai pada awal Januari 2027.

"Kita harapkan Agustus sudah mulai proses lelang-nya sekaligus bongkar-nya. Karena, proses lelang juga bertahap maka ketika lelang pertama belum selesai, lanjut lelang kedua, tapi kalau belum juga ada prosesnya lanjut sampai selesai. Intinya, lelang rumah dinas ini sama seperti lelang bongkar gedung DPRD kemarin," katanya.

Sementara itu, Sekretaris DPRD NTB, Hendra Saputra, mengakui saat ini rumah-rumah dinas yang ada di dalam komplek DPRD NTB, sudah dalam keadaan tidak berpenghuni setelah para penyewa diimbau untuk keluar lantaran rumah dinas yang mereka tempati terdampak pembangunan gedung baru DPRD NTB.

"Status rumah ini adalah aset milik pemerintah daerah. Karena ini status aset pemerintah, penyewa diminta keluar. Mereka ini diberi waktu mengosongkan sekitar 1-2 bulan waktu itu. Sekarang, sudah keluar semua," ujarnya.

Ia mengatakan dalam rencana desain-nya, gedung baru DPRD di desain lima lantai dengan arsitektur modern, namun tetap tidak meninggalkan ciri khas atau identitas lokal NTB.

"Pasti, muatan-muatan lokal terkait budaya NTB tetap ada, sebagai ciri khas daerah," ujarnya.

Menurut Hendra, dalam desain barunya Gedung DPRD NTB, terdiri dari beberapa bangunan, dua di antaranya menjadi bangunan utama, yakni ruang rapat paripurna berada di sisi selatan, sedangkan ruang komisi, fraksi, kantor, dan lain-lain berada di bangunan tengah (lima lantai).

"Jadi, ada dua bangunan besar, ruang paripurna nanti tersendiri yang ada lumbung di depan, kemudian gedung tengah itu untuk komisi dan fraksi-fraksi," katanya.