"UU tentang Sisdiknas 2009 ini sudah didukung atau tidak dengan kebijakan pemerintah daerah. Itu yang kita ingin sinkronkan sekarang ini," kata anggota Komite Tiga DPD Ahmad Jazuli di Mataram, Rabu.
Dari hasil pemantauan di lapangan, kata dia, pihaknya memberikan apresiasi kepada Pemerintah Provinsi (Pemprov) NTB atas upayanya menerapkan UU Sisdiknas yang dibuktikan dengan pencapaian angka partisipasi kasar (APK) warga pada program wajib belajar (Wajar) pendidikan dasar (Dikdas) sembilan tahun yang mencapai angka 100 persen lebih.
Meskipun hal itu baru dicapai oleh beberapa kabupaten/kota di NTB, namun itu sudah menunjukkan komitmen pemerintah daerah dalam memajukan sumber daya manusia guna meningkatkan indeks pembangunan manusia (IPM) NTB yang masih tertinggal dibandingkan dengan provinsi lainnya di Indonesia.
Berbagai gagasan Pemprov NTB yang sudah diterapkan untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakatnya terutama di bidang pendidikan dinilai cukup bagus.
Namun hal itu memang tidak bisa dilihat capaiannya hanya dalam satu tahun atau dua tahun, tetapi manfaat dari strategi dan gagasan sudah dirasakan oleh masyarakat.
"Saya menilai komitmen Pemprov NTB bersama pemerintah kabupaten/kota untuk meraih posisi IPM di peringkat 20 dari 33 provinsi di Indonesia cukup bagus. Terbukti dengan adanya gerakan angka drop out nol (Adono), angka buta aksara nol (Aksano) dan (Absano)," ujarnya.
Menurut Jazuli, anggota DPD daerah pemilihan Provinsi Bandar Lampung itu, hal yang terpenting yang harus segera dituntaskan oleh Pemprov NTB untuk mengejar ketertinggalan IPM yaitu menyelesaikan program sertifikasi guru.
Sertifikasi guru merupakan standar profesi guru yang sekaligus bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan para guru. Sertifikasi tersebut sangat dibutuhkan karena para guru harus memiliki standar yang sama.
Ia menambahkan, sertifikasi guru di setiap provinsi yang ada di Indonesia termasuk di NTB belum terlalu banyak, sehingga perlu perhatian lebih untuk segera menuntaskan.
Tm DPD juga akan memantau sejauh mana pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Masyarakat (Jamkesmas), penanganan penyakit menular dan gizi buruk serta kesiapan NTB menjadi daerah embarkasi haji setelah Bandar Internasional Lombok (BIL) beroperasi.
"Hasil kunjungan kita ini akan dijadikan sebuah rekomendasi dan akan dibahas secara bersama-sama dengan Menteri Pendidikan Nasional. Menteri Kesehatan, dan Menteri Agama. Intinya adalah kita akan selalu mengadakan penilaian di lapangan tentang pelaksanaan UU yang telah disahkan oleh legislatif," ujarnya.(*)
Pewarta :
Editor:
COPYRIGHT © ANTARA 2026
