Surabaya (ANTARA) - Presiden menginginkan kasus Bibit-Chandra dan Bank Century dapat diungkap menjadi lebih terang, kata Staf khusus Presiden bidang komunikasi politik Daniel Sparringa, kepada ANTARA di Surabaya, Sabtu.
"Beliau memang tidak mempunyai apapun yang disembunyikan," kata Daniel.
Oleh karena itu, ungkap sosiolog Universitas Airlangga yang resmi menjabat staf khusus presiden pada 20 November 2009, Presiden akan menyampaikan posisi dan sikapnya dalam dua kasus tersebut kepada publik, Senin mendatang (23/11).
"Nanti, beliau akan menyampaikan upaya beliau membangun tradisi bernegara yang transparan dan akuntabel. Beliau akan menyampaikan `action plan` tentang tata laksana berorganisasi antara Polri, Kejaksaan, dan KPK," katanya.
Secara terpisah, ahli hukum Universitas Airlangga, Hadi Subhan, menilai bila pemerintah mau belajar banyak dari kedua kasus itu, sebaiknya pemerintah membentuk "Komisi Negara" untuk mengevaluasi lembaga-lembaga negara yang ada agar lebih efektif lagi.
"Saya tahu Polti sudah mempunyai Kompolnas, Kejaksaan sudah mempunyai Komisi Yudisial, KPK sudah mempunyai Penasehat, dan lembaga lainnya juga sama, tapi semuanya tidak efektif, karena mereka hanya mempunyai hak rekomendasi, bukan eksekusi (tindakan konkret)," katanya.
Lain halnya dengan Komisi Negata, katanya, akan bisa menjadi lembaga yang melakukan evaluasi, memberikan rekomendasi atau saran, sekaligus melakukan eksekusi melalui kewenangan yang diberikan presiden.
"Komisi Negara itu penting untuk menata kelembagaan yang ada, misalnya, komisi itu dapat mengevaluasi, apakah Polri itu sebaiknya di bawah Depdagri agar benar-benar menjadi sipil, dan seterusnya," katanya.
Senada dengan itu, Direktur LBH Surabaya Syaiful Aris menyatakan Komisi Negara itu hendaknya bersifat "adhoc" (sementara).
"Kalau permanen justru akan membebani anggaran negara dan tumpang tindih dengan lembaga lain, tapi saya setuju kalau justru berfungsi mengoptimalkan lembaga yang ada dan mengevaluasi lembaga yang tidak dapat dioptimal," katanya. (*)