Mataram (ANTARA) - Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat bertindak cepat melakukan koordinasi dengan Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BNP2TKI) terkait keberadaan Maharani , TKW asal Kabupaten Sumbawa yang dikabarkan hilang kontak selama 11 tahun di Suriah.
"Saat ini kita sedang berkoordinasi dengan BNP2TKI di Jakarta dan BP3TKI Mataram," kata Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi NTB, Agus Patria melalui telepon dari Mataram, Jumat.
Agus mengakui, baru mengetahui kabar informasi Maharani Binti Marzuki TKW asal Sumbawa berada di Suriah setelah melihat di media massa.
"Informasinya sudah kita terima, makanya sekarang kita langsung koordinasikan dengan teman-teman di BP3TKI dan BNP2TKI. Apa dan bagaimana kita tidak tunggu sama-sama," ujarnya.
Diketahui, Maharani binti Marzuki, berhasil ditemukan setelah 11 tahun hilang kontak dengan keluarganya di tanah air.
Tim Dewan Perwakilan Luar Negeri (DPLN) Serikat Buruh Migran Indonesia (SBMI) Riyadh Arab Saudi, Agus Gia, mengatakan Maharani ditemukan pada 7 September 2019 dan saat ini sudah berada di shelter KBRI Damaskus, Suriah.
"KBRI Damaskus dalam hitungan hari sudah bisa merespons pengaduan SBMI Riyadh, hingga Maharani yang 11 tahun hilang kontak ditemukan," katanya.
Baca juga: 11 tahun hilang kontak, Maharani TKW asal Sumbawa di Suriah ditemukan
Ia menyebutkan awalnya pada 28 Agustus 2019, keluarga Maharani meminta bantuan DPLN SBMI Riyadh untuk mencari keberadaannya setelah 11 tahun putus kontak.
Kemudian pada 1 September 2019, pihaknya bersurat ke KBRI Damaskus, untuk mencari keberadaan Maharani.
"Alhamdulillah kabar baik dari KBRI Damaskus menyebutkan Maharani sudah ditemukan," katanya.
Rencananya, kata dia, Jumat malam, Maharani akan dibawa ke Libanon sekaligus untuk proses pemulangan kembali ke tanah air.
DPLN Riyadh mengucapkan terima kasih kepada KBRI Damaskus atas pelayanan dan perlindungan terhadap pekerja migran Indonesia di luar negeri.
"Juga koordinasi dan informasinya," ucapnya.
Dalam proses pencarian Maharani, pihaknya selalu berkoordinasi dengan Muhammad Fadly dari Direktorat Perlindungan Warga Negara Indonesia dan Bantuan Hukum Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia, Kholik dari staf KBRI Damaskus Syria. Serta koordinasi dengan relawan SBMI Kota Mataram, Rani.
Berita Terkait
UMP NTB 2025 ditetapkan sebesar Rp2,6 juta
Kamis, 12 Desember 2024 3:34
Menteri PPMI sebut 90 persen kasus PMI akibat berangkat secara ilegal
Rabu, 11 Desember 2024 19:51
Polisi diminta usut dugaan jual beli proyek di Dikbud NTB
Rabu, 11 Desember 2024 17:03
Pasokan pangan di NTB stabil saat Nataru 2024
Selasa, 10 Desember 2024 19:40
Mensos tinjau operasi katarak RS Harapan Keluarga Mataram
Senin, 9 Desember 2024 21:01
Mensos Gus Ipul serahkan sejumlah bantuan di NTB
Senin, 9 Desember 2024 16:45
UMP NTB 2025 naik sebesar Rp2,6 juta
Jumat, 6 Desember 2024 22:19
Pemprov berharap kenaikan UMP NTB jadi Rp2,6 juta diterima semua pihak
Jumat, 6 Desember 2024 22:16